Kadin Pastikan Tidak Akan Tumpang Tindih Data Antara Vaksin Gratis dan Mandiri

23 Februari 2021 15:49 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Seorang petugas medis mengisi jarum suntik dengan vaksin Sputnik V.
 Foto: Maxim Shemetov/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Seorang petugas medis mengisi jarum suntik dengan vaksin Sputnik V. Foto: Maxim Shemetov/REUTERS
ADVERTISEMENT
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan tidak akan ada tumpang tindih data antara vaksin gotong royong atau vaksin mandiri yang dilakukan pengusaha, dengan vaksinasi pemerintah. Sehingga penerima vaksinasi pemerintah tidak akan terdata lagi untuk menerima vaksinasi mandiri, begitupun sebaliknya.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta Kamdani, mengatakan pemerintah telah meminta Kadin untuk menggunakan data yang sama agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Dan juga pendataan, format pendataan didapat dari pemerintah. Jadi pemerintah minta pengusaha menggunakan format yang sama. Jadi nantinya one data sistem," ujar Shinta dalam Dialog Menyongsong Vaksin Gotong Royong, Selasa (23/2).
"Semuanya nanti akan dikelola pendataanya oleh pemerintah. Jadi enggak mungkin akan overlapping," kata dia menambahkan.
Shinta mengatakan vaksin mandiri yang digagas Kadin ini bertujuan untuk membantu pemerintah mempercepat penanganan pandemi COVID-19.
Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta Widjaja Kamdani. Foto: Flickr
Menurut Shinta, pemulihan ekonomi nasional membutuhkan pengendalian COVID-19. Sementara pengendalian COVID-19 memerlukan vaksinasi. Sehingga harapannya vaksin mandiri ini akan mempercepat proses vaksinasi yang ada.
Hingga saat ini, Shinta mengatakan sudah hampir 6.700 perusahaan yang mendaftar untuk ikut dalam program vaksinasi mandiri. Jenis perusahaannya bermacam-macam, mulai dari padat karya, manufaktur, perbankan hingga transportasi.
ADVERTISEMENT
Shinta juga menegaskan bahwa program vaksin corona mandiri ini tidak hanya untuk perusahaan swasta nasional. Namun perusahaan asing bahkan UMKM juga boleh mendaftar.
"Ini tidak hanya untuk perusahaan nasional. Tapi PMA, PMDN malah UMKM juga diperbolehkan berpartisipasi," katanya.
Selain itu, Shinta memastikan bahwa jenis vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi mandiri akan berbeda dengan yang digunakan pemerintah.
"Yang pasti jenis vaksin enggak akan sama dengan vaksin gratis," ujarnya.