Kadin Prediksi Kasus Corona Sudah Jutaan Orang: Tuntaskan COVID-19, Baru Ekonomi

Seorang tenaga kesehatan berjalan di area Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, di Jakarta, Rabu (16/9). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Wakil Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, Erwin Aksa, memprediksi kasus infeksi virus corona telah menjangkau jutaan orang. Untuk itu dia mendorong pemerintah ambil terobosan menuntaskan COVID-19, sebelum berfokus pada penanganan dampak ekonomi.

"Tuntaskan dulu COVID-19, baru ekonomi dibuka. Sebab jika secara berbarengan menjaga ekonomi sementara penularan masih tinggi, maka hasilnya bisa sangat merugikan," kata Erwin melalui keterangan resmi, dikutip kumparan Selasa (22/9).

Erwin yang baru sembuh dari terinfeksi virus corona, meminta pemerintah mengambil langkah terobosan mengatasi COVID-19. Menurutnya ada tujuh upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat menyadari bahaya dari pandemi ini.

Pertama, meningkatkan jumlah rapid test hingga mencapai 200.000 tes per hari, yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia segera mungkin. "Saat ini rapid test baru di angka 40.000 per hari, padahal angka orang yang terinfeksi COVID-19 kami perkirakan sudah mencapai jutaan orang," katanya.

Kedua, menurut dia, pemerintah fokus menangani wabah ini bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk mencegah adanya klaster baru.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Ketiga, pemerintah harus segera menetapkan harga-harga alat penanganan kesehatan terkait COVID-19 yang terjangkau bagi masyarakat seperti biaya tes usap, masker, face shield, sarung tangan dan sebagainya.

"Jika harganya masih terlalu tinggi, pemerintah bisa segera mensubsidi bagi masyarakat yang membutuhkannya, sehingga kesehatan masyarakat menjadi hal terutama yang diperhatikan," kata Bos Bosowa itu.

Keempat, tambah dia, dalam kondisi normal baru, pemerintah harus mendorong masyarakat agar serius memerhatikan kesehatan, salah satunya dengan melakukan tes usap dua minggu sekali. Erwin menegaskan tes usap atau swab test tersebut harus mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO, apalagi Indonesia anggota WHO.

Kelima, informasi akurat tentang COVID-19 dan upaya penanganannya harus terus-menerus disampaikan kepada masyarakat luas melalui berbagai pendekatan media sehingga lebih mudah dijangkau dan dimengerti.

Pengemudi ojek online menunggu pesanan di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/4/2020). Foto: Antara/Arnas Padda

"Tidak ada framing yang jelas tentang penanganan COVID-19 dari sisi public policy," ujarnya.

Keenam, pemerintah perlu memikirkan langkah terobosan agar layanan publik tidak terganggu melalui adanya protokol di tingkat kementerian/lembaga agar gangguan birokrasi tidak terjadi.

"Kalau misalnya, seorang pejabat di satu kementerian terkena virus corona lalu instansi itu lockdown, berarti menghambat proses perizinan. Akibatnya mengganggu kegiatan ekonomi yang sudah berjalan," katanya.

Terakhir, pemerintah perlu mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terimbas pandemi ini. Pemberian BLT ini harus dilakukan beriringan dengan insentif bagi usaha-usaha sunset seperti sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran yang terdampak COVID-19.

"Banyak masyarakat pada usaha-usaha sunset yang membutuhkan bantuan. Jadi ini beberapa terobosan yang kami minta jadi perhatian pemerintah" kata Wakil Ketua Umum Kadin itu.

***

Saksikan video menarik di bawah ini: