Kapan Dicabut? Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Turunkan Harga Minyak Goreng

18 Mei 2022 7:25 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petani kelapa sawit demo menuntut pemerintah untuk mengakhiri larangan ekspor minyak sawit, di luar kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (17/5/2022). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Petani kelapa sawit demo menuntut pemerintah untuk mengakhiri larangan ekspor minyak sawit, di luar kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (17/5/2022). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemerintah memberlakukan kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) untuk menjamin ketersediaan sekaligus mendorong harga minyak goreng.
ADVERTISEMENT
Meski demikian, nyatanya sejak 28 April 2022 larangan ekspor tersebut tidak berdampak besar untuk menurunkan harga minyak goreng, yang saat ini masih tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan terus terang mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor CPO tidak efektif untuk turunkan harga minyak goreng.
Menurutnya hal itu dikarenakan banyak pihak yang memanfaatkan momentum untuk dapat meraup keuntungannya sendiri.
“Enggak (efektif). Karena tadi, minyak goreng ini sudah anomali. Karena minyak goreng ini masih dianggap kelangkaan, sehingga banyak pelaku-pelaku yang mencoba memanfaatkan untuk keuntungan sendiri,” kata Oke saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (17/5).
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan
Sebelumnya di hari yang sama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) telah gelar aksi serentak di 146 kabupaten dan kota, salah satu tuntutan utamanya yaitu cabut larangan ekspor CPO.
ADVERTISEMENT
Melalui rapat terbuka di Istana Presiden bersama 12 perwakilan DPW Apkasindo, tuntutan tersebut disambut baik oleh Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) bertemu Kepala Staf Presiden Moeldoko. Foto: Kantor Staf Presiden RI
Dengan demikian, Moeldoko akan segera mengundang Menteri Pertanian untuk penyempurnaan Permentan tentang tata niaga tanda buah segar (TBS) termasuk juga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Adapun Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutifi juga ikut buka suara ketika ditanyai mengenai pencabutan larangan ekspor CPO.
Menurut Lutfi mengenai hal tersebut masih menunggu evaluasi dari kebijakan tersebut.
“Yang penting saya tekankan ketersediaan dan keterjangkauan, kalau sudah stabil, mudah-mudahan stabil pada kesempatan pertama, nanti kita bicara bagaimana relaksasi ekspor tersebut,” kaya Lutfi dalam kunjungannya memantau minyak goreng di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Selasa (17/5).
ADVERTISEMENT