Kasus COVID-19 Melonjak, Pemerintah Tambah Anggaran PEN Rp 225,4 T

Ilustrasi uang rupiah Foto: Maciej Matlak/Shutterstock

Pemerintah akan menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tahun ini hingga Rp 225,4 triliun. Sehingga, anggaran PEN tahun ini akan meningkat, dari semula Rp 699,43 triliun menjadi Rp 924,83 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penambahan anggaran dibutuhkan untuk penanganan lonjakan COVID-19 dan menambah stimulus bagi program PEN, seiring pemberlakuan PPKM Darurat.

“PPKM darurat ada usulan tambahan yang besarnya Rp 225,4 triliun,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Senin (5/7).

Secara rinci, Airlangga menyebut penambahan anggaran Rp 225,4 triliun akan dialokasikan untuk program kesehatan sebesar Rp 120,72 triliun, program prioritas akan ditambah Rp 10,89 triliun, perlindungan sosial ditambah Rp 28,7 triliun, insentif usaha Rp 15,1 triliun, dan dukungan UMKM Rp 50,04 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa usulan penambahan anggaran PEN akan dimasukkan untuk membantu penanganan kesehatan. Untuk saat ini pagu anggaran kesehatan mencapai Rp 172,84 triliun.

“Untuk yang (penambahan anggaran PEN), kita perkirakan untuk kelompok kesehatan diperlukan anggaran dari perawatan, tambahan perawatan termasuk beberapa untuk memenuhi kurang bayar dari 2020,” tuturnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Menurut Suahasil, untuk menyelesaikan masalah kurang bayar pada implementasi program kesehatan diperlukan review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia memastikan, anggaran kesehatan akan memenuhi kebutuhan penanganan dan pengendalian COVID-19.

“Melalui anggaran kesehatan 2021, semua kebutuhan perawatan kesehatan COVID-19 akan dicukupi. Mungkin akan mencapai kebutuhan Rp 40 triliun dan untuk obat, serta insentif nakes akan ada peningkatan sedikit jadi Rp 9,15 triliun,” jelas Suahasil.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi, pemerintah juga akan dikombinasikan dengan anggaran dari pemerintah daerah dengan memastikan pengadaan dan distribusinya berjalan lebih baik.

“Ada beberapa tambahan tambahan lainnya yang di kesehatan yang sifatnya kecil kecil termasuk untuk kebutuhan rumah sakit darurat, dan isolasi mandiri dan pekerja migran Indonesia dan lain lain semua akan dipenuhi,” kata Wamenkeu.

Untuk pagu anggaran perlindungan sosial yang saat ini mencapai Rp 148,27 triliun, diperkirakan akan terjadi peningkatan anggaran sekitar Rp 24 triliun. Penambahan ini terdiri dari berbagai macam program seperti diskon listrik yang akan dilanjutkan hingga kuartal III yang semula hanya sampai kuartal II.

Sementara untuk insentif usaha, pemerintah juga akan memperpanjang insentif pajak bagi wajib pajak terdampak corona atau COVID-19 hingga Desember 2021.

“Selain diskon listrik yang dilanjutkan sampai kuartal III, akan ada perpanjangan bantuan sosial tunai 2 bulan tadinya selesai April akan ditambahkan 2 bulan dan akan ada perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) paling penting kami minta alokasi 18,8 juta penerima Bantuan pangan non tunai atau kartu sembako betul betul tercapai 18,8 juta sekarang masih ada perbaikan data moga moga bisa diperbaiki,” ungkapnya.