Kata Erick Thohir, Mahfud MD, dan Luhut soal Kondisi ASABRI

17 Januari 2020 8:09 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gedung ASABRI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gedung ASABRI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau ASABRI membantah dugaan korupsi dan kerugian perusahaan yang mencapai Rp 16,7 triliun.
ADVERTISEMENT
Direktur Utama ASABRI Sonny Widjaja mengatakan bahwa uang milik anggota TNI, Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan yang selama ini dikelola ASABRI aman.
Purnawirawan perwira tinggi TNI AD itu juga mengimbau agar para prajurit tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan berita-berita mengenai ASABRI yang berkembang belakangan ini. Menurut dia, berita yang ada saat ini mengenai perseroan tak benar dan tak bisa dipertanggungjawabkan.
Sonny juga tak segan-segan mengancam akan menggugat pihak-pihak yang bicara tentang ASABRI yang cenderung tendensius dan mengakibatkan kegaduhan.
Mahfud MD: Prajurit TNI dan Polri Jangan Gundah
Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD enggan berkomentar banyak. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan dugaan korupsi di ASABRI.
"Saya ndak nanggapi. Sudah ada yang nangani katanya, sudah diperiksa, ya sudah lah itu nanti kita lihat perkembangannya," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (16/1).
Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta pusat, Kamis (16/1). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan
Ia menuturkan, dugaan korupsi di ASABRI telah berkembang menjadi isu yang disoroti di masyarakat. Namun, sekali lagi, Mahfud meminta publik untuk bersabar menunggu perkembangannya. Meski demikian, Mahfud menjamin bahwa dana pensiun untuk TNI dan Polri aman. Anggota TNI dan Polri diminta untuk tenang.
ADVERTISEMENT
"Para prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah, negara menjamin, negara berkesimpulan untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun dan sebagainya masih stabil. Artinya dari dana yang melorot sejauh itu masih bisa menjamin dan ini diselesaikan secara baik," ujar Mahfud.
Soal dugaan korupsi di ASABRI, Mahfud menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum. "Kalau sudah urusan benar atau salah, prosedur biar hukum yang berjalan. Dan saya akan bicara dengan Polri, karena ini Polri kewenangannya. Polri itu punya anggota 600 ribu di dalam jaminan ASABRI. Tentara sekitar 350 ribu," ucapnya.
"Jadi sekarang ditangani, jangan khawatir semua berjalan sesuai dengan aturan tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi dan tidak seorang pun yang menuduh sembarangan korupsi. Harus fair. Oleh sebab itu kita biarkan hukum berjalan," tegas Mahfud.
ADVERTISEMENT
Erick Thohir: Keuangan ASABRI Stabil
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa keuangan ASABRI dalam kondisi stabil. Berdasarkan catatan sementara BPK, ASABRI memiliki potensi kerugian hingga 16,7 triliun. Salah satu penyebabnya yakni ada portofolio investasi saham milik ASABRI yang nilainya anjlok, sama seperti Jiwasraya.
"Kondisi keuangannya (ASABRI) dalam keadaan stabil," ujar Erick.
Menteri BUMN, Erick Thohir. Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan
Saat disinggung mengenai adanya penyelewengan di ASABRI, Erick Thohir enggan mengomentari. Sebab hal tersebut harus dibuktikan terlebih dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara Kementerian BUMN hanya bisa mengatur urusan korporasi.
"Tapi apa ada penyelewengan dari penurunan aset karena salah investasi kan ada prosesnya sendiri. Biar itu berjalan sesuai dengan aturannya. Tentu domain hukum bukan di Kementerian BUMN," kata Erick.
ADVERTISEMENT
Luhut: Biar Hasil Audit yang Bicara
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga menegaskan bahwa kasus dugaan penyelewengan dana di ASABRI masih proses investigasi. Luhut pun mengatakan, Direksi ASABRI memiliki hak untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan tersebut. Hasil investigasi yang bakal membuktikan apakah ada korupsi atau tidak.
"Kan kalau membantah boleh-boleh saja. Hasil audit pemeriksaan. Itu kan bisa diperiksa sahamnya pemainnya bagaimana. Kan tidak bisa lari," ujarnya.
Menurut Luhut, proses hukum harus tetap dijalankan. Dia pun telah melakukan komunikasi dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam pertemuan yang dilakukan hari ini. "Itu bisa kelihatan. Tadi dijelaskan oleh Pak Tiko," ujarnya.