Kata Menaker dan Anak Buah Luhut soal Tenaga Kerja Asing dari China

3 April 2020 6:46 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tenaga kerja asing (TKA) membubut besi untuk kebutuhan pembangunan beberapa bangunan di salah satu perusahaan pertambangan di Konawe, Sulawesi Tenggara (15/12). Foto: ANTARA FOTO/Jojon
zoom-in-whitePerbesar
Tenaga kerja asing (TKA) membubut besi untuk kebutuhan pembangunan beberapa bangunan di salah satu perusahaan pertambangan di Konawe, Sulawesi Tenggara (15/12). Foto: ANTARA FOTO/Jojon
ADVERTISEMENT
Sebagai negara besar, Indonesia memiliki banyak tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di dalam negeri. Salah satunya adalah TKA dari China.
ADVERTISEMENT
Sejumlah kalangan mendorong pemerintah menunda proyek-proyek infrastruktur besar, untuk lebih berfokus ke penanganan virus corona. Selain mempertimbangkan pembiayaan, sejumlah proyek infrastruktur besar juga melibatkan tenaga kerja asing (TKA), termasuk dari China.
Permintaan agar pemerintah menunda proyek infrastruktur besar, di antaranya datang dari mantan Menteri Keuangan, Rizal Ramli. Menurut pria berjuluk 'Rajawali Ngepret' itu, Jokowi seharusnya bisa melakukan realokasi anggaran secara radikal.
Bagaimana pemerintah merespons kondisi ini? Berikut kumparan rangkum, Jumat (3/4):

Menaker Sebut Tak Akan Proses Izin Pekerja Asing

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sementara waktu tidak akan memproses izin bagi tenaga kerja asing yang mau masuk ke Indonesia. Kebijakan ini terkait virus corona.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan keputusan tersebut tinggal menunggu aturan dari Kemenkum HAM hingga kemudian diaplikasikan.
ADVERTISEMENT
Adapun pengecualian aturan itu adalah bagi pekerja asing yang mengerjakan proyek-proyek strategis dalam negeri, yang mesti segera dikerjakan.
"Intinya sementara waktu tidak memproses TKA baru, kecuali pada proyek strategis nasional dan perpanjangan dari yang sudah ada di Indonesia," ujar Ida dalam rapat online dengan DPR, Kamis (2/4).
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat melakukan pertemuan dengan tim kumparan, Jumat (6/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Kemnaker, kata Ida saat ini masih menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Jika beleid itu sudah terbit, maka akan segera diterbitkan surat edaran.

Kemenko Maritim Minta Jangan Negatif ke Tenaga Kerja China

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, menyatakan belum ada proyek infrastruktur yang secara spesifik akan ditunda atau tetap dilanjutkan, di tengah pandemi Virus Corona baru atau COVID-19.
ADVERTISEMENT
“Saya dengar juga wacana itu, tapi belum secara spesifik dievaluasi yang mana yang mau diteruskan, mana yang diprioritaskan, dan mana yang mau ditunda. Yang pasti, prinsipnya kita sekarang first thing first mau diupayakan dulu soal keselamatan,” katanya dalam konferensi video di Jakarta, Kamis (2/4).
Ridwan Djamaluddin Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Ridwan mengakui, di sisi lain memang ada banyak proyek infrastruktur yang melibatkan tenaga kerja asing. Termasuk tenaga kerja asing dari China, seperti dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Namun ia meminta agar masyarakat tidak memandang negatif jika tenaga kerja asing asal China itu nanti datang ke Indonesia. Pasalnya, kondisi 'Negeri Tirai Bambu' itu, menurut Ridwan, sudah membaik setelah serangan virus corona.
“Saya katakan, semua itu dilakukan dengan proses yang cukup tepat. Malah kita harus lapang dada. Orang kita mungkin lebih berbahaya dari orang lain karena kita sendiri sedang outbreak,” katanya.
ADVERTISEMENT