Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Dalam kegiatan tersebut, Jokowi sibuk menjelaskan bahwa di pusat persemaian ini telah disiapkan bibit berbagai tanaman endemik. Ini sebagai bentuk upaya pemerintah merehabilitasi kawasan-kawasan hutan yang terdampak pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
“Kami menginginkan 15 juta bibit pohon per tahun. Saat ini baru bisa 750 ribu,” kata Presiden Jokowi. Pohon-pohon endemik, seperti kapur, bengkirai, kamper, dan kayu putih, ini akan ditanam di kawasan IKN.
Sebelumnya, pada kunjungan pertama ke titik nol, Jokowi mengajak para menteri serta seluruh gubernur 34 provinsi untuk berkemah. Kala itu, Jokowi menghabiskan malam di titik nol berbalut sarung serta jaket G20. Selain berkemah, saat itu digelar juga ritual Kendi Nusantara. Para gubernur membawa tanah dan air dari daerahnya masing-masing, untuk ditaburkan di titik nol lokasi IKN Nusantara.
ADVERTISEMENT
Sepanjang tahun ini, tercatat sudah dua kali Jokowi terbang ke IKN. Dia menargetkan upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2024 digelar di pusat pemerintahan yang baru.
Selain bolak-balik mengunjungi IKN, Jokowi dan sejumlah pejabat teras negara juga telah hilir mudik mengusung konsep IKN buat ditawarkan ke berbagai negara.
Sebut saja teranyar kunjungan kenegaraan Jokowi ke Rusia. Dalam pertemuan itu, Presiden Rusia Vladimir Putin membuka tangan bagi keterlibatan negaranya dalam pembangunan IKN Nusantara. Bukan dalam bentuk kucuran modal, komitmen Rusia yang dijanjikan Putin adalah berupa bantuan kereta api.
Rusia pun bukan satu-satunya negara yang sudah sesumbar janji. Luhut sebagai salah satu menteri yang paling getol mencari investor IKN, membidik sejumlah negara. Mulai dari Belanda, Singapura, hingga Uni Emirat Arab .
ADVERTISEMENT
Luhut berkali-kali menyampaikan janji Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed Bin Salman akan berinvestasi di IKN dengan nilai fantastis, mencapai USD 20 miliar.
Angka tersebut setara Rp 292 triliun dengan asumsi kurs dolar Rp 14.600. Lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan awal pembangunan IKN yang diperkirakan Kementerian PUPR bisa menghabiskan anggaran Rp 43 triliun.
Soal komitmen Uni Emirat Arab di proyek pembangunan IKN Nusantara, kumparan mendengar nada sumbang. "Belum jelas komitmennya itu. Ya baru sebatas ngomong-ngomong aja," kata seorang staf khusus menteri yang sempat ikut mendampingi sang bos bertemu dengan Mohammed Bin Salman.
Demi memastikan ibu kota baru siap ditempati pada 2024, Kementerian PUPR setidaknya butuh dana Rp 43 triliun. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, menyebut angka itu merupakan besaran dana yang diajukan untuk skema 3 tahun.
ADVERTISEMENT
"Kita harapkan itu untuk 3 tahun, Rp 43 triliun. Nanti untuk 2022 kita kan perlunya untuk pendahuluan, untuk uang muka dan sebagainya," ujar Danis.
Adapun kebutuhan dana untuk 2022, PUPR mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp 5 triliun. Dengan estimasi pembangunan awal IKN bakalan kurang dari besaran dana yang diajukan.
Berdasarkan salinan dokumen rencana pelaksanaan kegiatan infrastruktur IKN yang diterima kumparan, setidaknya untuk 15 paket proyek di bawah Ditjen Cipta Karya misalnya, kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp 3,6 triliun.
Ini di antaranya untuk pembangunan gedung istana negara, pengembangan kawasan permukiman, hingga kawasan pertahanan keamanan. Menurut Danis, hingga saat ini jumlah paket yang bakal dilelang sudah lebih banyak dari total yang tertera dalam dokumen tersebut.
ADVERTISEMENT
Di lain sisi, PUPR sendiri sudah mulai mengerjakan infrastruktur dasar seperti jalan nasional dan bendungan buat sumber air. Bersamaan dengan itu, sudah dimulai juga proses lelang belasan proyek tersebut.
Nihil Dana Awal IKN
Kendati proses lelang belasan proyek sudah dimulai, kebutuhan anggaran yang telah diminta itu belum diterima PUPR sepeser pun. "Belum ditransfer, masih pembahasan jumlah detailnya dengan Kementerian Keuangan," tegas Danis.
Soal dana untuk pembangunan IKN Nusantara ini, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menelaah dan menyiapkan kebutuhan dana yang sudah diajukan PUPR.
Dia menegaskan Kemenkeu sudah memastikan bakal memenuhi kebutuhan dana untuk tahun 2022. Meski ia tidak merinci berapa kucuran dana yang akan disanggupi pemerintah. "Untuk tahun ini kita sudah usahakan tercukupi," tegasnya.
ADVERTISEMENT
Sedangkan untuk kebutuhan tahun-tahun selanjutnya, menurut Isa, skema yang akan ditempuh pemerintah adalah multiyears contract. Isa memberi sinyal pemerintah bakalan punya tantangan tersendiri dalam memenuhi pendanaan. Terutama dengan kian dekatnya agenda nasional lainnya yang butuh anggaran tak sedikit, salah satunya pemilu 2024.
"Perencanaan dan penganggaran harus cermat dan memperhitungkan kebutuhan agenda nasional seperti pemilu 2024. Pendekatan non-APBN harus diinisiasi dari sekarang agar bisa mulai diterapkan tahun depan," kata Isa Rachmatarwata.
Sinyal dari Kemenkeu ini jualah yang agaknya dijawab dengan memburu opsi pendanaan dari para investor. Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN, Sidik Pramono, mengungkapkan tim transisi yang beranggotakan sejumlah menteri yang sudah disinggung di atas, gencar melakukan pertemuan dengan sejumlah investor potensial.
ADVERTISEMENT
Sidik menyebut, mereka hilir mudik menjajaki berbagai kemungkinan, mengeksplorasi berbagai program yang bisa dilakukan investor dari dalam maupun luar negeri. Upaya-upaya tersebut diharapkan berujung pada dikantonginya perjanjian kerja sama.
Klaimnya adalah sudah cukup banyak investor yang menyampaikan Letter of Intent (LOI). “Kemarin juga misal Inggris untuk beberapa program, aku lupa itu. Kemudian ada Hong Kong, Singapura, dari Timur Tengah juga ada,” tuturnya.
Selain yang disebut Sidik, sejumlah negara juga melirik dan antre menunggu undangan masuk ke proyek IKN. Pengembang properti asal Australia, Crown Group misalnya. Mereka menyatakan minat untuk masuk membangun gedung-gedung hijau di IKN.
Meski sudah cukup banyak yang melirik megaproyek tersebut, ujung-ujungnya, yang tampak saat ini adalah belum adanya dana yang benar-benar diterima. “Enggak (nominal investasi), belum,” pungkas Sidik Pramono.