Kebijakan Donald Trump yang Bikin Ekonomi Indonesia Deg-degan

Jokowi dan Trump di KTT G20 Foto: REUTERS/Carlos Barria

Presiden AS Donald Trump siap membalas keputusan Indonesia bila produk layanan digital buatan mereka terkena pajak. Indonesia pada Juli 2020 akan menyasar produk digital milik perusahaan global seperti Zoom, Netflix, Facebook, hingga Google yang beroperasi dan memperoleh pendapatan dari Indonesia.

Sebelumnya, AS juga membuat was-was Pemerintah Jokowi karena memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara maju. Keputusan tersebut bertujuan agar beberapa negara, termasuk Indonesia tidak memperoleh perlakuan khusus dalam perdagangan internasional. Presiden AS Donald Trump dinilai frustrasi karena World Trade Organization (WTO) memberikan perlakukan khusus terhadap negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional.

Berikut rangkuman kebijakan Trump yang bikin deg-degan Indonesia?

Jadi Negara Maju, Indonesia Tak Bikin Happy

Kebijakan Amerika Serikat memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara maju, dikhawatirkan berdampak hilangnya diskon tarif preferensi atau generalized system of preferences (GSP) sejumlah komoditas ekspor Indonesia ke AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga saat ini Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) belum menentukan kebijakan terkait GSP. Dia pun berharap kebijakan diskon tarif bea masuk ke AS itu tetap berjalan demi mendukung sektor industri.

Adapun saat ini, ada sekitar 3.572 produk Indonesia yang mendapat fasilitas diskon tarif bea masuk ke AS hingga 0 persen. Dari jumlah itu, baru sekitar 836 produk Indonesia yang diekspor ke AS dan mendapat fasilitas GSP.

"GSP masih belum ditetapkan, jadi kita akan tetap lakukan upaya terbaik untuk tetap dapat GSP itu. Dan tentu kita juga akan lihat dari sisi industri kita untuk semakin kompetitif," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2).

Patung-patung berdiri di depan logo jejaring sosial Facebook. Foto: JOEL SAGET / AFP

Trump Siap Balas Indonesia Jika Facebook Cs Dipajaki

Presiden Trump melalui Kepala Perwakilan Dagang AS atau United State Trade Representative (USTR), Robert Lighthizer, mengancam Indonesia soal pengenaan pajak digital. Lanjut Lightizer, pemajakan semacam dipandang sebagai upaya mengeruk pendapatan lokal dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara global. Termasuk korporasi di bawah Alphabet Inc, seperti Google dan Facebook.

Pengenaan pajak digital bisa meningkatkan ketegangan perdagangan, mirip dengan perang dagang AS-China.

"Kami siap untuk mengambil berbagai tindakan yang sesuai untuk membela bisnis dan pekerja kami terhadap segala diskriminasi semacam itu," ungkap Robert seperti dilansir dari Reuters, Kamis (4/6).

Menjawab ancaman AS, Sri Mulyani memilih bungkam. Bungkam Sri Mulyani bisa diartikan berbagai macam. Namun, bila aksi balasan AS jadi diterapkan ke Indonesia, tentunya bukan hal mudah bagi perekonomian Tanah Air. AS tercatat sebagai mitra dagang terbesar ke-2, setelah China. Sepanjang Januari-April 2020, total ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 6,124 miliar atau setara 11,99 persen dari total ekspor non-migas.