Kekayaan Laut RI Kerap Dicuri, Menteri KP Minta Mahasiswa Belajar Hukum Laut

27 Desember 2021 14:26
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Kekayaan Laut RI Kerap Dicuri, Menteri KP Minta Mahasiswa Belajar Hukum Laut (106198)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono berdiri di depan logo baru KKP. Foto: Dok. KKP
Praktik Illegal Fishing alias pencurian ikan menghantui laut Indonesia. Ini terjadi lantaran melimpahnya sumber daya di bawah dua pertiga wilayah Indonesia itu.
ADVERTISEMENT
Maraknya pencurian ikan tersebut membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak para mahasiswa hukum, terutama di bidang hukum internasional, untuk mendalami hukum laut.
"Saya mengajak seluruh mahasiswa mahasiswi, utamanya Fakultas Hukum di seluruh kampus, untuk mendalami hukum internasional, terutama hukum laut," ujar Trenggono dalam webinar memperingati Hari Nusantara, Senin (27/12).
Trenggono memastikan, lulusan hukum dengan studi hukum internasional tersebut bakal diterima dengan tangan terbuka di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini sebagai upaya melindungi sumber daya laut Indonesia.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
"KKP menunggu kontribusi kalian untuk mengawal pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia," sambung Trenggono.
Kekayaan Laut RI Kerap Dicuri, Menteri KP Minta Mahasiswa Belajar Hukum Laut (106199)
zoom-in-whitePerbesar
Kementrian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal illegal fishing berbendera Vietnam dan Malaysia. Foto: Dok. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Trenggono kemudian bercerita soal susahnya perjuangan Perdana Menteri Djuanda demi diakuinya wilayah laut Indonesia. Djuanda, kata Trenggono, dengan lantang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan.
ADVERTISEMENT
Jalan panjang buat mendapatkan pengakuan internasional tersebut bahkan sempat ditentang oleh Amerika Serikat hingga Australia. Upaya tersebut baru mendapatkan pengakuan lewat Deklarasi Djuanda yang ditetapkan Perserikatan Bangsa Bangsa pada 1982.
"Kita harus mempertahankan dan memanfaatkan wilayah NKRI tersebut. Potensi sumber daya yang terkandung dalam wilayah Indonesia harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan," tutur Trenggono.