Kemendes Kurangi Jumlah Penerima BLT Dana Desa Jadi 8 Juta Keluarga

Warga mengantre saat pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sadakeling, Bandung, Jawa Barat, Senin (11/5). Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merevisi penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) menjadi 8 juta penerima manfaat. Semula, keluarga penerima manfaat tercatat 12 juta orang.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan, salah satu pertimbangan untuk merevisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 8 juta orang yakni untuk menyesuaikan situasi yang ada di lapangan.

“Asumsi 12 juta (penerima) ternyata tidak sampai maksimal. Itu artinya berbagai hal jaring pengaman pengaman sosial telah tercover,” urainya saat konferensi pers virtual, Jumat (29/5).

Politisi PKB ini menjelaskan, persentase maksimal penggunaan BLT DD tidak lebih dari 65 persen total anggaran Dana Desa. “Dan itu dibuktikan maksimal 8 juta keluarga penerima manfaat BLT,” sambungnya.

Kemendes Menggelar Rapat Terkait Penyaluran BLT Dana Desa. Foto: Dok. Kemendes

Sejauh ini, BLT Dana Desa ini telah menyasar sebanyak 5.400.847 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Abdul Halim mencatat, dari total penerima BLT tersebut, sebanyak 1.151.977 KPM di antaranya masuk kategori keluarga miskin baru akibat kehilangan mata pencaharian. Selanjutnya sebanyak 232.768 merupakan KPM yang anggota keluarganya menderita penyakit kronis dan menahun.

Politikus PKB ini menjelaskan, karakteristik penerima BLT Dana Desa yang terbagi tiga. Pertama yaitu karena exclusion error, artinya keluarga miskin yang sebelumnya tidak terdata. Karakteristik kedua adalah kehilangan mata pencaharian.

“Dan ketiga adalah keluarga yang anggota keluarganya memiliki penyakit kronis menahun,” ujarnya.

Dia mengklaim, 122 kabupaten telah 100 persen menyalurkan BLT Dana Desa. Meski demikian, masih terdapat 26 kabupaten yang masih nol persen atau sama sekali belum melakukan penyaluran BLT Dana Desa.

“Yang nol persen ini basisnya cukup banyak di Papua. Apakah 26 Kabupaten ini betul-betul nol persen, karena kondisi komunikasi dan transportasi. Ini ada penanganan khusus pada 26 kabupaten/kota yang masih nol persen,” pungkasnya.