Kemenhub soal Zero ODOL 2023: Masih Bertahap

Sejumlah Truk melintasi Tol Jakarta-Cikampek di kawasan Bekasi Barat, Minggu (20/3/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan penerapan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) berlaku mulai 2023. Namun, pemerintah masih mematangkannya terlebih dahulu sebelum menerapkan secara penuh.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku bahwa penerapan Zero ODOL masih berada dalam tahap diskusi. Untuk itu, ia akan segera melaporkan hasil dari diskusi tersebut.

"Yang ODOL kita sedang melakukan diskusi untuk melakukan pentahapan. Mungkin bulan ini, bulan apa nih nanti diskusi ini kami laporkan atau dari komisi V kalau ada perwakilan ikut dalam diskusi itu. Tapi anunya setuju," ujar Menhub Budi Karya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (18/1).

Di sisi lain, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan bahwa penerapan Zero ODOL akan dilakukan secara bertahap. Saat ditanya lebih rinci mengenai tahapannya, ia belum bisa menjelaskan lebih lanjut.

"Masih dalam diskusi lagi yang jelas tahun ini pasti akan diberlakukan, tetapi dengan hukum-hukumnya," kata Dita.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugianto, menjelaskan truk ODOL merupakan kontributor terbesar kedua kecelakaan lalu lintas setelah sepeda motor.

"ODOL itu dari data kecelakaan itu kontribusi terbesar kedua setelah sepeda motor 73 persen, baru ODOL 12 persen. Sisanya di luar ODOL. Jadi dilihat dari data-data itu cukup tinggi kontribusi ODOL dalam kecelakaan lalu lintas," ungkap Hendro saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023, Selasa (27/12).

Hendro melanjutkan, kebijakan zero ODOL memang terus diundur-undur, rencana dimulai dari tahun 2017, lalu ditunda hingga 2018. Kemudian ada permintaan untuk ditunda kembali, terutama dari pihak pengusaha di 2019. Akhirnya rencana terbaru akan diberlakukan di 2023.

"Dalam penundaan-penundaan itu, permintaan penundaan tapi tidak diikuti dengan action plan dari yang ingin menunda. Jadi sekarang posisi ODOL itu bukannya berkurang, tetapi justru malah bertambah," tuturnya.

Lebih lanjut, Hendro menjelaskan rencana penerapan zero ODOL di 2023 bukan hanya keputusan Kemenhub saja, tetapi juga dari Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Korlantas, hingga Asosiasi Industri. Sehingga sejauh ini belum ada kebijakan pencabutan atau penundaan Zero ODOL di 2023.

Sejumlah Truk melintasi Tol Jakarta-Cikampek di kawasan Bekasi Barat, Minggu (20/3/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Apindo Minta Ada Subsidi

Apindo merasa, proses transisi untuk mengganti kendaraan angkut ODOL menjadi Zero ODOL memerlukan investasi yang besar. Dengan alasan itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan seharusnya pemerintah memberikan insentif berupa keringanan fiskal dan subsidi agar biaya investasi menjadi lebih terjangkau bagi sektor transportasi angkutan/logistik untuk melaksanakan investasi kendaraan angkut Zero ODOL.

"Itu kan perlu investasi besar, dan investasi besar itu dalam jumlah yang masif, kalau enggak diintervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dan keringanan fiskal kan susah," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, saat di kantor Apindo, Jakarta, Selasa (21/12).

Tanpa insentif tersebut, dikhawatirkan biaya logistik akan meningkat dan berdampak pada kenaikan inflasi.

Hariyadi mencontohkan, keringanan fiskal yang didapatkan bisa berupa keringanan pajak impor harus dinolkan, supaya semua pelaku usaha mau mengganti peralatan angkut mereka.

"Kedua dari subsidi, itu berupa bantuan pemerintah kepada sektor tersebut, sektor angkutan. Apakah itu subsidi keringanan dana untuk uang muka misalnya, uang muka kendaran angkut atau subsidi bunga," jelas dia.