Kemenkeu Akui Kesulitan Percepat Penyerapan Anggaran Corona Rp 677 Triliun

Febrio Kacaribu saat dilantik sebagai Kepala BKF oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Jumat (3/4). Foto: Dok. Kemenkeu RI

Presiden Joko Widodo belum lama ini kembali menyindir tentang masih rendahnya serapan anggaran dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk penanganan COVID-19. Dari anggaran Rp 677,2 triliun yang dianggarkan, baru 19 persen yang terserap atau sekitar Rp 135 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengaku memang tidak mudah mengatur anggaran sebesar itu. Dari sisi belanja, masih menghadapi tantangan di level operasional dan proses administrasi.

"Manage Rp 600 triliun dalam 7 bulan bukan hal yang mudah," kata dia dalam diskusi virtual Mid-Year Economic Outlook 2020, Selasa (28/7).

Pertama, untuk sektor kesehatan, dari pagu anggaran yang disediakan Rp 87,55 triliun, baru 7,74 persen yang terserap dan paling banyak untuk penanganan pasien. Sedangkan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) akan dipercepat.

"Jadi fokusnya memastikan nakes mendapat insentif. Ini sudah di-simplify dan realisasinya lumayan tapi harus kita dorong agar insentif didapat nakes," kata dia.

Sektor kedua adalah perlindungan sosial. Dari pagu anggaran Rp 203,91 triliun, baru terealisasi 38,31 persen. Stimulus untuk sektor ini menjadi yang paling cepat progres penyerapannya, mulai dari bantuan sosial hingga bantuan langsung tunai (BLT). Dia optimistis bakal terserap 100 persen.

Ketiga, sektoral dan pemerintah daerah. Penyerapannya baru 6,57 persen dari total dana corona yang dialokasikan Rp 106 triliun. Keempat adalah sektor UMKM yang terserap 25,3 persen dari anggaran Rp 123,46 triliun.

Febrio mengatakan, penyerapan di sektor UMKM lumayan efektif karena selama ini memang menjadi prioritas. Apalagi pemerintah telah menempatkan dana Rp 30 triliun ke bank BUMN dan bank daerah agar bisa disalurkan ke UMKM.

"Ini jurus yang cukup jitu karena kombinasi penjaminan kredit modal kerja dengan penempatan dana murah," terangnya.

Kelima, sektor pembiayaan korporasi. Diakuinya, sektor ini masih belum terserap sama sekali. Total anggaran yang disediakan Rp 53,57 persen. Ini merupakan stimulus baru yang dikeluarkan pemerintah yang akan diluncurkan dalam waktu dekat dalam bentuk penyertaan modal negara ke BUMN.

Keenam, sektor dunia usaha. Insentif yang diberikan Rp 120,61 triliun tapi baru terserap 13,34 persen. Untuk sektor ini, pemerintah akan mendesain ulang skema pemberian insentif dunia usaha, salah satu yang didesain ulang adalah mengenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Tujuannya agar pekerja yang penghasilannya di bawah Rp 200 juta bisa mendapatkan insentif.

"Ini akan banyak re-design. Program yang tidak jalan, itu akan didesain ulang supaya uangnya masuk ke kantong masyarakat. Contohnya PPh pasal 21 DTP. Bahasanya saja sudah susah dimengerti masyarakat. Kita harus kerja lebih baik dalam hal sosialisasi ke masyarakat agar mengerti," terang Febrio.