Kemenkeu Beberkan Strategi Kejar Target Defisit APBN 3 Persen di 2023

21 Maret 2022 16:25
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Kemenkeu Beberkan Strategi Kejar Target Defisit APBN 3 Persen di 2023 (18066)
zoom-in-whitePerbesar
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyiapkan strategi untuk memastikan target defisit APBN bisa diturunkan maksimal 3 persen terhadap PDB di 2023.
ADVERTISEMENT
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto, mengungkapkan saat ini pihaknya sudah mengkonsolidasikan kebijakan fiskal yang diambil agar target tersebut tercapai.
"Jadi kita ingin memastikan bahwa akurasi dari perencanaan penerimaan, kemudian belanja, sekaligus pembiayaannya sedemikian rupa sehingga besaran defisit di 2023 itu akan di bawah 3 persen," kata Hadiyanto saat rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (21/3).
Dari segi penerimaan, Hadiyanto mengatakan adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bisa meningkatkan penerimaan atau basis pajak. Ia menjelaskan peraturan tersebut membuat adanya kenaikan tarif seperti PPN dari 10 persen menjadi 11 persen.
Selain itu, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar dari yang sebelumnya sebesar 30 persen, maka akan dikenakan tarif 35 persen.
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
"Ada peningkatan rate menjadi untuk yang penghasilannya lebih dari Rp 5 miliar. Ada juga perluasan tax base, serta intensifikasi. Diharapkan tren penerimaan perpajakan akan semakin baik," katanya.
Sementara dari sisi belanja, Hadiyanto menjelaskan belanja negara akan dilakukan lebih baik atau presisi. Ia menegaskan kualitas belanja akan ditingkatkan mulai dari tahap perencanaan penganggarannya.
Kemenkeu Beberkan Strategi Kejar Target Defisit APBN 3 Persen di 2023 (18067)
zoom-in-whitePerbesar
Badan Anggaran DPR RI menyerahkan dokumen Laporan dan Pengesahan Hasil Panja Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Hadiyanto mengungkapkan, belanja tersebut untuk mengakomodasi berbagai isu atau pembangunan yang berlangsung. Ia mencontohkan belanja bisa diarahkan ke perlindungan sosial.
Selanjutnya dari segi pembiayaan, Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan digunakan untuk mengurangi pembiayaan. Ia mengatakan SAL memang kas yang bisa digunakan ke berbagai pilihan pemanfaatannya. Namun, saat ini banyak digunakan untuk mengurangi jumlah bond issuance.
Hadiyanto memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara lebih prudent. Untuk itu selain memantau SAL, Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) juga bakal diperhatikan.
ADVERTISEMENT
"Ini relasinya nanti kalau SAL dan SiLPA relatif ample tentu akan mengurangi pembiayaan utang yang diperlukan untuk pembiayaan anggaran,” terang Hadiyanto.