Kemenkeu: Kompetensi Tenaga Kerja oleh Lembaga Pendidikan Jauh dari Harapan

Sejumlah buruh pabrik di Jalan Industri. Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

Bantuan yang diberikan pemerintah di masa pandemi COVID-19 salah satunya disalurkan melalui program Kartu Prakerja. Dengan program tersebut, pemerintah berharap gap kompetensi SDM dan dunia kerja dipersempit.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan lembaga pendidikan di Indonesia saat ini masih belum mampu memenuhi labor competence. Sehingga para lulusan lembaga pendidikan tak jarang kesulitan mencari pekerjaan.

"Lembaga pendidikan yang idealnya menyediakan labor competence yang sesuai dengan kebutuhan di labor market, faktanya memang masih jauh dari yang diharapkan," ujar Febrio dalam webinar Impact Evaluation of Kartu Prakerja yang digelar Katadata, Rabu (1/12).

"Seringkali para pekerja kesulitan mendapatkan pekerjaan dikarenakan kompetensi yang diperoleh dari lembaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," lanjutnya.

Untuk menjembatani itu, kata dia, pemerintah berupaya memberikan tambahan keterampilan bagi angkatan kerja. Sehingga labor market Indonesia akan menjadi lebih sehat dan lebih fleksibel.

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Dalam pemberian Kartu Prakerja, pemerintah mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan waktu mendatang. Terutama dalam menghadapi era revolusi industri dan teknologi digital.

"Melalui program kartu prakerja diharapkan kompetensi baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi atau korban PHK dapat mengisi kebutuhan dunia kerja. Sehingga masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi," kata dia.

Dia mengatakan program Kartu Prakerja merupakan bagian dari agenda pembangunan terkait peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing oleh pemerintah. Bahkan menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada APBN tahun anggaran 2022.

"Menjadi bagian dari program prioritas ke-7 pemerintah pada APBN tahun anggaran 2022, yaitu reformasi program perlindungan sosial yang diarahkan untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi," tutupnya.