Kemenkeu Sebut Perpanjangan PSBB di Jakarta Tak Berdampak Besar ke Ekonomi

Suasana Jalan M.H Thamrin ketika psbb. Foto: Adek Berry/AFP

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menilai dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlalu besar. Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perpanjangan PSBB ketat di ibu kota hingga 11 Oktober mendatang.

"Dampak terhadap estimasi kita cukup minimal. Bahkan kalau dilihat tren mobilitas untuk ritel, ke arah positif," ujar Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam webinar BKF, Jumat (25/9).

Dia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 antara minus 2,9 persen sampai minus 1 persen. Sedangkan tahun ini ekonomi diprediksi kontraksi di kisaran minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.

Febrio Kacaribu saat dilantik sebagai Kepala BKF oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Jumat (3/4). Foto: Dok. Kemenkeu RI

Febrio melanjutkan, pertumbuhan konsumsi ritel sempat mengalami penurunan cukup dalam pada April dan Mei lalu. Namun saat ini kondisinya sudah mengarah ke pertumbuhan positif, karena masyarakat tetap harus berbelanja memenuhi kebutuhannya.

"Orang harus belanja. Tapi kemudian juga dilihat daerah-daerah lain, karena ekonomi Jakarta cuma berapa persen dari (perekonomian) Indonesia meski relatif besar. Tapi daerah lain tidak ada pembatasan strict, meski harus manajemen hati-hati," jelasnya.

Untuk itu, Febrio menyebut, dampak PSBB terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal III ini tidak akan terlalu besar seperti kuartal sebelumnya. Terlebih kini masyarakat mulai terbiasa menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Dampaknya ke kuartal III tidak besar, tapi kita terus pantau. Masyarakat kan sudah mulai terbiasa new normal. Tapi kemudian makan enggak berkurang, bahkan variasi. Ini luar biasa perekonomian kita sangat agile, meski sangat rendah dibandingkan 2019," pungkasnya.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.