Kemenkeu Tak Mau Buru-buru Jual Aset di Jakarta Buat Biaya Ibu Kota Baru

Sistem lahan Ibu Kota Baru, di Kalimantan Timur. Foto: Faiz Zulfikar/kumparan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal aset DKI Jakarta bakal dimaksimalkan sebagai salah satu skema pendanaan ibu kota negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur. Skema ini disampaikan Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Kementerian Keuangan, Encep Sudarman.

Menurut Encep, hal ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meminta penerimaan negara dari BMN bisa lebih digenjot. Selain bisa digunakan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur, juga buat mendukung program strategis nasional termasuk IKN.

Supaya pemanfaatan aset bisa maksimal, aset-aset berupa bangunan di DKI Jakarta juga bakal dialihkan buat pembangunan ibu kota baru.

"Kalau bisa kan mau ditinggalkan nih aset yang ada di Jakarta, jadi aset yang ada di Jakarta itu kita optimalkan supaya bisa mendapatkan dana untuk pembangunan di Ibu Kota baru," ujar Encep dalam virtual conference, Jumat (26/11).

Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Encep Sudarman. Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak buru-buru dalam memutuskan pemanfaatan aset DKI Jakarta. Kemenkeu saat ini tengah memilah aset mana saja yang bisa dimonetisasi, sehingga dananya bisa dialihkan sebagai dukungan pembangunan di ibu kota baru.

Terkait skema pun, belum dipastikan apakah bakal dijual atau bisa dengan skema sewa menggunakan perjanjian pemanfaatan selama kurun waktu tertentu. Dengan begitu, lanjut Encep, harga pasaran pun tetap terjaga dan tidak jatuh.

"Tidak harus selalu dijual, bisa saja kan kita kerja samakan di waktu 30 tahun, berapa tahun. Uangnya digunakan untuk di sana (ibu kota baru). Tetapi kita enggak buru-buru. Kita harus kalau BU (butuh uang), nanti harganya rendah. Kita enggak mau ganggu market," kata Encep.