Kemenkeu Wajibkan BUMN Penerima PMN Penuhi Indikator Kinerja

14 Januari 2022 18:04
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Penutupan Perdagangan Bursa 2021 di Gedung BEI, Kamis (30/12).  Foto: Dok Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Penutupan Perdagangan Bursa 2021 di Gedung BEI, Kamis (30/12). Foto: Dok Istimewa
ADVERTISEMENT
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan BUMN untuk menyusun key performance indicators (KPI) atau indikator kinerja utama khusus penerima Penyertaan Modal Negara (PMN). Artinya BUMN penerima PMN harus melaporkan capaian kinerja mereka atas penggunaan dana PMN dan APBN.
ADVERTISEMENT
Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kemeneku, Dodok Dwi Handoko, mengatakan kewajiban penyusunan KPI sejatinya telah dimulai sejak 2021. Tujuannya agar ada transparansi penggunaan anggaran oleh perusahaan BUMN.
“KPI merupakan bentuk komitmen dari manajemen BUMN untuk pencapaian target serta bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan dana dari APBN,” ujar Dodok dalam konferensi pers virtual, Jumat (14/1).
Dodok menjelakan KPI khusus PMN ini akan menjadi standar baru untuk mengikatkan komitmen BUMN bahwa suntikan modal dari negara digunakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
PLN menjadi salah satu BUMN yang paling sering menerima PMN dari pemerintah. Baru-baru ini Presiden Jokowi menerbitkan aturan untuk pemberian PMN sebesar Rp 4,2 triliun. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
PLN menjadi salah satu BUMN yang paling sering menerima PMN dari pemerintah. Baru-baru ini Presiden Jokowi menerbitkan aturan untuk pemberian PMN sebesar Rp 4,2 triliun. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Menurut Dodok, target indikator KPI khusus PMN ini meliputi dua hal yaitu output dan outcome. Semua indikator yang ditargetkan harus bisa diukur manfaatnya untuk kepentingan masyarakat luas. Misalnya dari sisi output, target KPI yang harus dipenuhi yaitu realisasi fisik pembangunan proyek, rasio elektrifikasi, serta penggunaan dana PMN sesuai peruntukannya.
ADVERTISEMENT
Sementara dari sisi outcome, target yang dipatok yaitu penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan produk lokal/UMKM, penggunaan TKDN, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kunjungan wisatawan, dan lain sebagainya.
Menurut Dodok, KPI tersebut telah dituangkan dalam kontrak kerja antara BUMN penerima PMN dengan kementerian terkait. Adapun BUMN dan lembaga yang telah menandatangani KPI PMN 2021 antara lain PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Penataran Angkatan Laut (PAL), dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Kemudian Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), Badan Bank Tanah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).