Kementerian ATR Minta Tambahan Rp 2,5 T untuk Tahun Anggaran 2023

Warga Desa Jatimelati menerima sertifikat tanah gratis dari Menteri ATR/BPN di Bekasi, Rabu (6/7/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atau Kementerian ATR, mengusulkan tambahan anggaran Rp 2,5 triliun untuk tahun 2023. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, dalam raker bersama Komisi II DPR, Senin (19/9).

"Untuk melaksanakan kegiatan prioritas dalam rangka pertumbuhan ekonomi, Kementerian ATR/BPN mengusulkan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 2,5 triliun," kata Raja Juli.

"Anggaran tersebut akan digunakan untuk percepatan pendaftaran tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), transformasi digital, dan peningkatan sarana dan prasarana fisik di kantor pertanahan dan kantor wilayah badan pertanahan nasional di daerah," imbuhnya.

Peningkatan sarana dan prasarana fisik tersebut, kata Raja Juli, merupakan upaya Kementerian ATR/BPN dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN.

Adapun pagu anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun anggaran 2023 yakni Rp 7,58 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 230 miliar dianggarkan untuk program penyelenggaraan penataan ruang.

Kemudian senilai Rp 2,77 triliun dialokasikan untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan anggaran Rp 4,58 triliun untuk program dukungan manajemen.

Program PTSL

Program prioritas yang diusulkan mendapatkan tambahan anggaran adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan setidaknya terhitung per Agustus lalu sebanyak 95 persen penerbitan sertifikat tanah telah diselesaikan.

"Ini terus (dipantau) dari staf saya suruh cek peningkatannya berapa, tapi yang jelas apabila seluruh bidang (tanah) itu sudah terdaftar, itu artinya sudah 95 persen selesai," kata Hadi saat membagikan sertifikat tanah di Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara, Selasa (2/8).

Hadi mengatakan sebagian sertifikat tersebut masih berupa data yuridis yang administrasinya sudah tidak ada masalah, sehingga bisa segera diterbitkan. Adapun saat dilantik Jokowi pada 15 Juni lalu, Hadi mendapatkan mandat khusus dari Jokowi untuk menyelesaikan penerbitan 126 juta sertifikat tanah.

Program Digitalisasi, Adopsi Blockchain Lawan Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membagikan sertifikat tanah di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (2/8). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Salah satu terobosan Hadi dalam jajaran Kementerian ATR/BPN adalah melakukan digitalisasi, salah satunya mengadopsi teknologi blockchain untuk memberantas mafia tanah.

Untuk mengaplikasikan sistem blockchain tersebut, Hadi mengatakan akan menyiapkan SDM yang mumpuni agar sistem blockchain bisa berjalan sesuai yang diharapkan. "SDM kita siapkan, kita sudah punya digitalisasi. Tinggal kita tingkatkan saja kemampuannya," kata Hadi.

Hadi juga mengatakan bahwa digitalisasi layanan pertanahan memang menjadi program strategis dari Kementerian ATR/BPN dan akan terus menjadi prioritas. Sejumlah penyempurnaan terus dilakukan sebelum layanan pertanahan digital diimplementasikan secara menyeluruh. Menurutnya, penyempurnaan dilakukan guna menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh mafia tanah.

Peningkatan Sarana Fisik Kantor Pertanahan

Program prioritas ketiga adalah peningkatan fasilitas kantor pertanahan untuk pelayanan masyarakat. Sebelumnya, Menteri Hadi meluncurkan Loket Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).

Program PELATARAN dibuka khusus pada hari Sabtu-Minggu khususnya bagi Kantor Pertanahan yang berada di Ibu Kota Provinsi dan Kantor Pertahanan dengan rata-rata jumlah layanan di atas 2.000 berkas per bulan. Total Kantor Pertahanan yang membuka layanan akhir pekan berjumlah 107.

Program tersebut dicanangkan Kementerian ATR/BPN dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Loket Prioritas Pelayanan Pertanahan merupakan loket yang dikhususkan untuk pemilik tanah yang mengajukan pelayanan pertanahan secara langsung tanpa melalui kuasa.