Kementerian ATR soal Tongkat Komando: Simbol Perintah untuk Layani Masyarakat

Jajaran Kementerian ATR/BPN diberi atribut baru berupa baret, tongkat komando, hingga tanda pangkat. Foto: Instagram/@kementerian.atrbpn

Juru Bicara Kementerian ATR/BPN (Badan Pertanahan Nasional) Teguh Hari Prihatono buka suara mengenai kegunaan pengadaan atribut Kementerian ATR/BPN yang disematkan pada Selasa (26/7). Seragam pegawai kementerian ATR/BPN tersebut dilengkapi dengan atribut baru berupa baret, tongkat komando, hingga tanda pangkat.

“Terkait tongkat komando, hal ini menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN ini sebagai organisasi vertikal. Tongkat komando merupakan simbol dan sekaligus pengingat agar semua pejabat hingga ke tingkat terkecil bergerak satu komando sesuai arahan Menteri Hadi Tjahjanto untuk melayani rakyat,” ujar Teguh saat dihubungi kumparan, Kamis (28/7).

Selain itu, Teguh menekankan atribut baru ini juga berkaitan dengan keinginan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto agar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dapat masuk dalam jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia menilai, pimpinan Forkopimda yang lain memakai tongkat komando, sehingga tidak menjadi masalah apabila para kepala kantor pertanahan juga menggunakannya.

“Yang disematkan Selasa lalu baru prototype dan belum penggantian seragam. Cuma dipasang atribut berupa baret, perubahan tanda pangkat dan pemberian tongkat komando kepada unsur pimpinan,” katanya.

Jajaran Kementerian ATR/BPN diberi atribut baru berupa baret, tongkat komando, hingga tanda pangkat. Foto: Instagram/@kementerian.atrbpn

Ia menyebut, anggaran pengadaan atribut untuk seluruh personel di tingkat kantor wilayah (Kanwil) dan kantor tanah (Kantah) berada di Satuan Kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN.

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto mengatakan atribut pada seragam ini dikenakan sebagai Pakaian Dinas Harian (PDH). Pemberian atribut ini dimaksudkan agar jajaran kementeriannya lebih percaya diri.

“Kementerian ATR/BPN beserta instansi vertikalnya di seluruh daerah di Indonesia, memiliki 35 ribu pegawai. Pemberian atribut itu agar para pegawai lebih percaya diri,” pungkasnya.

Selain memberikan kepercayaan diri kepada Kakanwil dan Kakantah, Menteri ATR/Kepala BPN mengharapkan atribut baru tersebut dapat menjaga kewibawaan.

“Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu,” tutur Hadi Tjahjanto.