Kementerian BUMN Berencana Bikin Holding BUMN Panas Bumi, Target Tahun Ini

Ilustrasi panas bumi. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Isu pembentukan holding BUMN panas bumi kembali mencuat. Kementerian BUMN disebut-sebut tengah memproses pembentukannya yang beranggotakan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal dan PT Geo Dipa Energi (Persero).

Menurut Direktur Utama Geo Dipa, Riki Firmandha Ibrahim, target pembentukan holding BUMN panas bumi selesai tahun ini. Saat ini pemerintah masih menggodoknya karena tahun ini ada rencana PGE melantai di bursa saham Indonesia (initial public offering/IPO).

"Sebenarnya bukan porsi saya. Saya sendiri tidak tahu pastinya, kurang lebih targetnya 2021. Pemerintah lagi menggodok, yang optimal bagaimana," kata dia dalam acara CNBC TV, Senin (1/3).

Riki menyebut pemerintah akan melakukan mencari langkah yang tepat, tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Sebab pemerintah menargetkan hingga 7000 megawatt pembangkit listrik dari sektor energi baru dan terbarukan di 2025 yang sayangnya saat ini baru mencapai 2.000-an MW.

Sebagai perwakilan BUMN, Riki menilai rencana pembentukan holding panas bumi ini bagus karena menjadi satu badan yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk terhadap sejumlah hambatan di industri panas bumi.

PLTP Kamojang di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Hambatan utama dari industri ini adalah masalah harga yang selalu dianggap PT PLN (Persero) sebagai pembeli satu-satunya listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) masih mahal.

"Kendala utama ini adalah BPP (biaya pokok produksi) PLN yang menjadi dilema pemerintah. Di satu sisi mendorong EBT, tapi kemampuan dari PLN itu sendiri (terbatas). Ini lagi digodoklah, industri lagi menunggu," lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Bidang Industri, Satya Widya Yudha mengatakan, pihaknya belum mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai rencana ini yang menurut dia masih berbentuk proposal.

Meski begitu, menurutnya sah-sah saja jika Kementerian BUMN mau membentuk holding sektor ini sama seperti holding di BUMN energi lainnya. Terpenting, kata Satya, pembentukan holding ini harus menjawab tantangan yang selama ini dihadapi pelaku industri PLTP.

Dia juga mengungkapkan bahwa harga menjadi masalah utama dari industri PLTP. Sebab pelaku usaha memiliki hitungan keekonomian sendiri, tapi PLN sebagai satu-satunya pembeli harus tunduk pada harga listrik yang ditetapkan pemerintah.

Hambatan lainnya adalah masih adanya penolakan dari warga di sekitar pembangkit yang lebih banyak berada di pegunungan atau hutan rakyat. Padahal, kata Satya, secara keilmuan industri PLTP tidak berdampak ke lingkungan.

"Kami berharap ada satu keuntungan untuk bangsa, apalagi holding BUMN, pasti yang dimaksud adalah efisiensi, tumbuh, dan betul-betul membawa hal positif," terangnya.