Kementerian BUMN Tanggapi Perombakan Direksi yang Terjadi Baru-baru Ini

Ilustrasi Gedung Kementerian BUMN. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Kementerian BUMN sebagai pemegang saham ratusan perusahaan negara memiliki kuasa untuk merombak kepengurusan di dalamnya. Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN pun telah mencopot dan mengangkat direksi dan komisaris di masa kerjanya yang baru satu tahun.

Sejak pekan lalu saja, setidaknya ada 11 BUMN yang jajaran direksi dan komisarisnya dirombak. Mulai dari PT Adhi Karya Tbk (Persero) hingga PT Pertamina (Persero) kena giliran. Perombakan itu pun banyak menyita perhatian.

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga pun menanggapi ramainya reaksi masyarakat ketika ada bongkar pasang direksi dan komisaris. Menurutnya itu sesuatu yang wajar karena BUMN milik rakyat Indonesia.

"Ya karena menyangkut kepentingan publik dan keuntungan. Dan dia (BUMN) milik rakyat, sehingga mau enggak mau mata selalu lihat," kata Arya dalam diskusi virtual, Selasa (16/6).

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga. Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Sebagai staf, Arya juga mengaku banyak yang menghubunginya terkait lobi-lobi jabatan BUMN. Padahal, menurutnya, dia bukan orang yang punya kuasa karena tak masuk struktural pejabat yang berwenang merombak BUMN.

"Sekarang jubir (juru bicara) irit bicara, soalnya kalau saya kasih kode, langsung ramai. Saya saja yang enggak ada hubungan strukturnya, dilobi-lobi," kata Arya.

Meski begitu, Arya menegaskan jika pencopotan dan pengangkatan direksi dan komisaris BUMN di kementerian sesuai prosedur. Untuk pengangkatan direktur harus melalui seleksi di talent pool BUMN yang akan dinilai oleh Wakil dan Menteri BUMN.

Jika BUMN yang bakal dirombak strategis, maka calon direkturnya harus melalui persetujuan Presiden Joko Widodo. Masyarakat pun banyak yang memberi masukan. Jadi, tidak asal memilih.

"Makanya jangan heran antar BUMN saling ganti ya karena satu talent pool. Dia akan diseleksi. Kalau perusahaannya strategis, sampai ke presiden pemilihannya seperti Pertamina, PLN, dan bank-bank. Aturan ini sudah sejak lama, sejak zaman Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)," terang Arya.