Kementerian ESDM Bersurat ke BI, Minta Harga Gas Ditransaksikan Pakai Rupiah
PerbesarADVERTISEMENT
Kementerian ESDM bersurat ke Bank Indonesia meminta transaksi gas industri menggunakan rupiah. Selama ini, pelaku industri yang membeli gas dari penyedia seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) atau PGN menggunakan dolar Amerika Serikat.
ADVERTISEMENT
Kepala Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Bukhori Muslim, mengatakan surat tersebut telah dikirim ke BI agar bisa direalisasikan tahun ini. Usulan disampaikan karena rupiah terus fluktuatif, apalagi di awal pandemi COVID-19.
"Surat ke BI Juni. Mudah-mudahan ada respons dari BI," kata dia dalam diskusi Upaya Peningkatan Daya Saing Industri Baja Nasional Melalui Penurunan Harga Gas dan Tarif Dasar Listrik yang Kompetitif yang diadakan Krakatau Steel secara daring, Senin (15/6).
Bukhori menjelaskan, pengecualian tersebut dimungkinkan karena ada kebijakan BI yang mengaturnya, yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI dan Surat Bank Indonesia kepada Menteri ESDM No. 18/3/GBI-DKSP/SRT/B tanggal 23 Februari 2016 perihal Tanggapan Atas Kategori 3 Dalam Penerapan PBI 17/3/PBI/2015.
ADVERTISEMENT
"Karena berdasarkan surat BI per 23 Februari 2016, dimungkinkan apabila dipandang perlu ada penyesuaian terhadap transaksi untuk kecualikan ke dalam rupiah," lanjutnya.
Usulan tersebut disambut baik Direktur Utama PGN , Suko Hartono. Sebab, sebagai pembeli gas dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di hulu migas membayarnya menggunakan dolar AS.
Di sisi lain, sebagai penjual gas ke pelaku industri, dia juga berusaha memahami saat ini banyak bisnis yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Karena itu, dia berharap transaksi gas industri bisa menggunakan rupiah.
"Jika dimungkinkan, kami senang hati gunakan mata uang rupiah. Kami juga pahami kondisi pelanggan. Kita koordinasi dengan BI terkait kebijakan. mau enggak mau harus bersama-sama," katanya.