Kementerian ESDM Ungkap Temuan Oplosan LPG 3 Kg di Hotel hingga Kafe

Subsidi LPG 3 Kg Foto: Aditia Novianysah/kumparan

Kementerian ESDM mengungkapkan temuan dugaan oplosan LPG 3 kilogram (kg) di hotel, restoran, hingga kafe dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada April 2024.

Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan sidak tersebut sebagai salah satu upaya peningkatan penyaluran LPG tepat sasaran.

Pelaksanaan sidak di hotel, restoran, dan kafe tersebut dilakukan di beberapa wilayah meliputi DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Bali. Pemerintah menemukan dugaan LPG tabung 12 kg dan tabung 50 kg dioplos dengan LPG 3 kg, karena harganya jauh di bawah harga jual Pertamina.

"Sehingga ada indikasi terjadinya oplosan. Contoh terdapat harga beli LPG tabung 50 kg harganya Rp 600 ribu untuk yang 50 kg, sedangkan harga dari Pertamina itu di kisaran Rp 900 ribu per tabung," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR, Rabu (29/5).

Dadan mengatakan, hasil koordinasi pemerintah dengan aparat penegak hukum (APH) dalam rangka pemberian keterangan ahli atas perkara penyalahgunaan penyaluran LPG 3 kg tercatat meningkat setiap tahun.

"Sejak 2022-2024, terdapat 23 kasus pelanggaran administrasi dan 149 kasus pidana berupa pemindahan isi gas dari tabung LPG 3 kg," lanjutnya.

Dia menuturkan, Kementerian ESDM masih memproses revisi Perpres No 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 kg dalam rangka pengaturan kriteria pengguna isi ulang LPG 3 kg. Saat ini prosesnya sedang menunggu persetujuan izin prakarsa.

Upaya penyaluran subsidi tepat sasaran lainnya, kata Dadan, juga dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan dan verifikasi penyaluran isi ulang LPG 3 kg setiap bulan di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji.

"Setiap bulan dilakukan stok opname untuk menghitung gain dan losses di setiap SPPBE, verifikasi ke agen, pangkalan, dan konsumen, untuk faktor koreksi dari volume LPG bersubsidi," tuturnya.