Kementerian PUPR Realisasikan Rp 55 T untuk Infrastruktur G20 hingga IKN di 2022

Presiden Joko Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau sodetan jalan akses IKN. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, mencatat penyerapan anggaran di 2022 mencapai Rp 55,14 triliun. Anggaran ini sebesar 93,71 persen dari pagu anggaran yang disediakan di tahun lalu.

Hedy mengatakan, dana tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur. Mulai dari jalan tol hingga penangan bencana. Hedy menyebut bahwa serapan anggaran ini lebih rendah dari anggaran 2021 yang mencapai Rp 63,62 triliun.

Ia menyebut total tambahan anggaran selama 2022 mencapai Rp 18,44 triliun. Dana itu terdiri dari perhelatan G20 sebesar Rp 1,35 triliun, peluncuran SBSN Rp 2,12 triliun, percepatan PHLN Rp 0,46 triliun, bencana Semeru dan dukungan IKN Rp 2,37 triliun, pergeseran ke bendahara umum negara (BUN) Rp 30 miliar, dan pencatatan pagu LMAN Rp 12,17 triliun.

“Ini karena adanya tambahan anggaran untuk G20, peluncuran SBSN, Bencana, IKN, kemudian juga ada kewajiban kami untuk mencatat pagu LMAN untuk Bina Marga. Kami laporkan juga untuk realisasi keuangan mencapai 93,71 persen atau ada devasi minus 7,29 persen, dan fisik mencapai 96,13 persen,” kata Hedy dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Selasa (24/1).

Hedy memaparkan bahwa dana ini dialokasikan untuk membangun 142 kilometer jalan tol, 468 kilometer pembangunan jalan baru, 20.759 jembatan, dan 1.128 meter pembangunan FO/UP.

Ia menyebut total pencapaian pembangunan tol selama 2022 hingga 2023 mencapai 511,11 kilometer. Untuk tahun 2023 ini, Bina Marga menargetkan akan membangun 1.020 kilometer jalan tol.

"Ini terdiri dari padat karya, kemudian ada IKN sedikit karena lelangnya agak terlambat sehingga kita tidak sempat menyerap uang muka, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SBSN dan PHLN yang tidak mungkin kita revisi," ujar Hedy