Kemnaker Sudah Terima 5.496 Laporan soal THR, Terbanyak di DKI Jakarta

2 Mei 2022 17:41
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Kemnaker Sudah Terima 5.496 Laporan soal THR, Terbanyak di DKI Jakarta (44173)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana Gerai Layanan Info Kerja (GLIK). Foto: dok. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 5.496 laporan terkait THR Keagamaan sejak dibukanya posko pengaduan secara virtual pada 8 April sampai 1 Mei 2022. DKI Jakarta menjadi daerah yang paling banyak pengaduan terkait THR atau ada 918 laporan
ADVERTISEMENT
Laporan terkait THR dari pengaduan online sebanyak 2.935 dan 2.561 konsultasi online. Untuk pengaduan online sebanyak 53 persen dan 47 persen konsultasi online.
"Hingga pukul 19.00 WIB atau H-1 lebaran, jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk Posko THR 2022 total sebanyak 5.488 laporan," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi melalui keterangan pers Kemnaker, dikutip pada Senin (2/5).
Anwar Sanusi menjelaskan laporan konsultasi THR dari seluruh Provinsi di Indonesia berjumlah 2.561 laporan. Pihaknya sudah merespons atau menyelesaikan sebanyak 1.685 laporan dan sisanya 876 laporan masih dalam proses penyelesaian.
"Laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen pasti akan diselesaikan," ujar Anwar Sanusi
Sementara dari 2.935 laporan pengaduan yang masuk Posko THR 2022 berasal dari 1.688 perusahaan. Isu yang diadukan yakni sebanyak 1.384 THR tak dibayarkan oleh 794 perusahaan, 1.200 THR tak sesuai ketentuan oleh 694 perusahaan, dan 351 THR terlambat disalurkan sebanyak 200 perusahan.
ADVERTISEMENT
"Sebanyak 72 laporan sudah ditindaklanjuti dan 1.610 laporan masih sedang proses," terang Anwar Sanusi
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Anwar Sanusi mengungkapkan dari hasil rekapitulasi virtual Posko THR 2022 seluruh Indonesia pada H-1 lebaran, terjadi penurunan jumlah konsultasi online sebesar 83,78 persen dibandingkan hari kerja sebelumnya atau pada Jumat (29/4).
"Provinsi DKI Jakarta, JawaBarat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Maluku pada 1 Mei, masing-masing memiliki 1 laporan. Jadi total pada H-1 lebaran ini, ada 6 laporan konsultasi online," ungkap Anwar Sanusi.
Kemnaker Sudah Terima 5.496 Laporan soal THR, Terbanyak di DKI Jakarta (44174)
zoom-in-whitePerbesar
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi. Foto: Dok. Kemnaker
Sedangkan dalam jumlah pengaduan THR 2022 sejak 8 April-1 Mei, DKI Jakarta tercatat sebanyak 918 laporan. Dari jumlah 918 laporan yang dimiliki DKI Jakarta, paling banyak mengadukan soal THR tak dibayarkan 407 laporan, THR tak sesuai ketentuan 374 laporan, dan 137 laporan THR terlambat bayar
ADVERTISEMENT
Provinsi lain yang tak kalah banyak pengaduannya terkait THR adalah Jawa Barat 599 laporan, Banten 316 laporan, dan Jawa Timur 280 laporan.
"Provinsi terendah yang mengadu THR yakni Papua, hanya 1 laporan dengan pokok pengaduan THR tak dibayarkan," ujar Anwar Sanusi.
Anwar Sanusi menegaskan sesuai Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ada sanksi secara bertahap yang diberikan kepada pengusaha yang tidak membayar THR atau membayar THR tapi tak sesuai ketentuan.
"Dimulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha," tutur Anwar Sanusi.