Kepala BKPM: Layanan OSS Masih Berantakan

Thomas Lembong di kantor Wapres, Jakarta Pusat. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel Trade, Tourism, and Investment (TTI) di Trade Expo Indonesia 2019.

Banyak hal yang diungkap oleh pria yang biasa disapa Tom Lembong ini. Termasuk soal perizinan online terintegrasi (online single submissions/OSS). Dia pun mengatakan dalam implementasinya, pelaksanaan layanan OSS ini masih berantakan. Padahal, menurutnya OSS ini merupakan salah satu program pemerintah yang ambisius dan paling berdampak.

“Ini adalah salah satu upaya pemerintah yang paling berdampak dan ambisius, yang paling berpotensi dan berdampak luas. Namun, harus kami akui peluncurannya cukup berantakan dan sekarang pun masih banyak kesulitan, tantangan dari OSS,” katanya saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Kamis (17/10).

Menurutnya, salah satu yang membuat berantakannya sistem ini adalah jaringan dan internet yang lemot. Hal ini pin sejalan dengan temuan Legatum Institute beberapa waktu lalu.

Suasanan pelayanan OSS di Kantor BKPM. Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Riset tersebut menyebut bahwa Indonesia saat ini disebut masih menempati urutan ke-114 di dunia untuk komunikasi. Meski naik 6 peringkat dalam 10 tahun terakhir, kecepatan jaringannya dinilai masih lambat dan bandwidth jaringan seluler yang juga masih rendah.

Bahkan, dalam sebuah speedtest, jaringan internet dan kecepatan mengunduh Indonesia masih kalah dibanding negara lain. Hal ini berlaku baik untuk mobile broadband dan fixed broadband. Indonesia disebut kalah dengan sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Meski begitu, dengan adanya Palapa Ring yang baru diresmikan beberapa waktu lalu diharap bisa memperbaiki hal ini. Sebab, sistem yang dibangun ini memang harus membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi satu. Secara online hal ini bisa dilakukan.

"Kita harus akui tantangan saat ini adalah adalah eksekusi dan implementasi. Saya kira kebijakan sudah semakin benar, semakin modernisasi. Tantangan adalah eksekusi dan implementasi di lapangan," tutupnya.