Kerap Dikritik LSM Lingkungan, Pengusaha Sawit Minta Perlindungan ke Pemerintah

Seorang petani membongkar muatan tandan buah segar (TBS) sawit di Desa Raja Bejamu Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Rabu (19/2). Foto: ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

Pengusaha sawit yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) meminta perlindungan ke pemerintah karena kerap dikritik oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organisation/NGO), terutama yang berorganisasi di dalam negeri.

Menurut Ketua Umum Aprobi Master Parulian Tumanggor, para aktivis lingkungan ini sering melontarkan tuduhan sawit menjadi penyebab banjir di sejumlah daerah seperti di Kalimantan.

"Kami memohon ke pemerintah, marilah pertegas kebebasan NGO orang-orang Indonesia yang memprotes produk-produk unggulan Indonesia, supaya kita dicarikan jalan keluar agar pengusaha sawit tidak jadi korban," kata dia dalam Webinar Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan, Rabu (10/2).

Tumanggor berpendapat, para NGO di dalam negeri tidak seharusnya menuduh pelaku usaha sawit ketika ada bencana seperti banjir atau kampanye hitam lainnya. Karena, kata dia, sawit merupakan produk unggulan Indonesia yang mempunyai peran penting dalam ekonomi nasional. Nilai ekspornya tahun lalu sekitar Rp 600 triliun.

Kondisi hutan di sekitar kawasan Gunung Landono yang telah ditanami kelapa sawit oleh perusahaan luar di Kecamatan Landono, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Foto: Jojon/ANTARA FOTO

Keberadaan sawit di Indonesia, sebut Tumanggor, menjadi bagian ketahanan pangan, energi, hingga pemberdayaan manusia lantaran menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Terhitung, hingga tahun lalu ada 16,2 juta orang bekerja di industri.

"Pak Moeldoko dan Pak Menko Luhut pernah bicarakan ini. Jadi dari Aprobi menyampaikan mari semua stakeholder ini upaya atasi black campaign luar negeri, terutama NGO di dalam negeri. Jangan orang-orang kita mencerca produk unggulan kita," lanjut Tumanggor.

Dari pengalamannya kunjungan ke Eropa bersama sejumlah pejabat Indonesia seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga, dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, para pelaku industri sawit Eropa justru butuh sawit Indonesia dan mereka bersedia impor.

Sementara kampanye hitam di luar negeri yang dituduhkan Parlemen Eropa ke sawit Indonesia, menurut Tumanggor berasal dari partai yang fokus pada sektor hijau. Mereka disponsori oleh pihak yang selama ini tidak bergerak di sektor non hijau. Di luar itu, menurut Tumanggor, hal penting yang harus dibereskan pemerintah adalah tuduhan para NGO di dalam negeri.

"Tapi kita mari satu persepsi melihat semua ini. Jangan (katakan) ada banjir di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, gempa karena sawit. Kata NGO. Banjir di Jerman itu apa karena kebun matahari (bahan minyak nabati pesaing sawit)? Kan enggak mungkin NGO kita ngomentari itu," ujarnya.