Kereta Cepat Bakal Disuntik APBN, Bagaimana Dampaknya ke Ekonomi RI?

Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (18/5). Foto: Dok. Agus Suparto

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini bisa menggunakan APBN melalui penyertaan modal negara (PMN). Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menyebut, penggunaan APBN pada proyek kereta cepat tentu akan membebani anggaran dan belanja negara.

Meski demikian, ia menilai pemerintah masih bisa memberikan PMN kepada PT KAI, selaku pimpinan konsorsium kereta cepat, tanpa membebani kegiatan belanja atau program pemerintah lainnya. Apalagi, saat ini penerimaan negara mengalami kenaikan akibat melesatnya harga komoditas.

“Di tengah tambahan beban tersebut, pemerintah dibantu oleh kenaikan penerimaan akibat kenaikan harga komoditas, khususnya minyak,” ujar Piter kepada kumparan, Jumat (22/10).

Dia menilai, dampak kereta cepat terhadap ekonomi nasional belum signifikan dalam jangka pendek ini. Namun, kereta cepat bisa memberikan andil terhadap perekonomian jika sudah terkoneksi dari Jakarta ke wilayah lainnya di Pulau Jawa.

“Memang belum akan signifikan untuk jangka pendek. Kereta api cepat baru akan optimal ketika kereta api cepat tersebut sudah terkoneksi dari Jakarta hingga Surabaya, atau bahkan ke berbagai kota besar di Jawa,” jelasnya.

Kereta cepat Jakarta-Bandung juga dinilai bakal meningkatkan daya saing Indonesia di mata global. Sebab, proyek yang dikomandoi oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu didukung oleh transportasi yang terintegrasi.

Kereta cepat Jakarta-Bandung nantinya akan terintegrasi dengan light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT) di DKI Jakarta, sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan waktu tempuh yang lebih cepat dan efisien. Tak hanya itu, transportasi ini juga akan dihubungkan dengan moda transportasi massal di setiap wilayah.

"Infrastruktur itu salah satu syarat untuk kita membangun daya saing. Dengan adanya kereta cepat, seperti juga jalan tol, maka ada kemudahan yang bisa berdampak baik untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tutur Piter.

Foto udara alat berat beroperasi di proyek konstruksi jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Casting yard 1 Km 29, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021) Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Piter mengatakan, dengan harga tiket antara Rp 250.000-Rp 350.000 dan perjalanan sekitar 30 menit sampai dengan 40 menit, layanan ini akan meningkatkan efisiensi investor dan pelaku usaha.

"Kereta api cepat akan jadi alternatif transportasi yang lebih cepat dan efisien bagi para pelaku bisnis," kata dia.

Sementara itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebut, rute Jakarta-Bandung dapat dilalui jalan tol dan kereta api. Namun, pertumbuhan penumpang setiap tahunnya dapat menjadi solusi dari kehadiran Kereta Cepat Jakarta Bandung.

“Dampak proyek ini pasti sangat panjang, dan nantinya dengan adanya kereta cepat, nanti konektivitas regional terbangun,” jelas Sekretaris Jenderal MTI Harya Setyaka Dillon.

Dari sisi ekonomi, dampak kereta cepat memang tidak akan dirasakan dalam lima tahun pertama masa operasional, melainkan sepuluh hingga 30 tahun ke depan.

“Akan terasa manfaatnya. Ini tidak jauh berbeda dengan jalan tol, bandara, pelabuhan. Saat baru diresmikan, pelabuhan mungkin baru dirasakan manfaatnya 15 tahun ke depan,” katanya.

Sebelumnya, Ekonom Senior UI Faisal Basri menyebut bengkaknya dana untuk membiayai proyek KCIC ini akan membuat perusahaan susah balik modal sebab secara bisnis tidak menguntungkan.

Menurutnya, sebentar lagi rakyat yang akan membiayai proyek tersebut. Dengan membengkaknya biaya proyek ini, menurut prediksinya, tiket kereta cepat akan mencapai Rp 400.000 per orang.

"Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barangkali nanti tiketnya Rp 400 ribu sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," tegasnya dalam dialog bertajuk COVID-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha, Rabu (13/20).

Berdasarkan catatan kumparan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun. Target penyelesaian pun mundur dari 2019 ke 2022.

Proyek kereta cepat digagas untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Hal itu tercermin dari dipindahkannya stasiun terakhir yang awalnya berada di Tegalluar ke Stasiun Padalarang.

Nantinya, KAI akan menyiapkan kereta penghubung antara Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung, sehingga penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung tak perlu bermacet-macetan menuju pusat Kota Kembang.

Selain itu, kereta cepat juga akan diintegrasikan dengan LRT di Stasiun Halim. Di mana nantinya melalui stasiun ini kereta cepat akan membuka koridor hunian baru, seperti di Karawang, untuk kaum millenial yang perlu perumahan murah namun dengan akses yang bagus ke pusat kota.