Ketimbang Naikkan Iuran, Faisal Basri Usul Anggaran Prabowo Disunat untuk BPJS

Menhan Prabowo Subianto mengunjungi PT Pindad dan menguji coba dengan menyetir sendiri kendaraan tempur buatan BUMN itu. Foto: Dok. Twitter Prabowo Subianto

Kinerja BPJS Kesehatan terus mendapat sorotan dari masyarakat. Pemerintah masih berupaya untuk memperbaiki sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Pasalnya, sejak awal berjalan, BPJS Kesehatan selalu defisit.

Sayangnya pemerintah terlihat kesulitan menambal defisit tersebut. Terbaru, pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran peserta sebesar hampir 100 persen. Cara ini digadang-gadang dapat menyehatkan kembali BPJS Kesehatan yang tekor.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengatakan momentum kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut sangat tidak tepat, sebab dilakukan di masa pandemi. Yaitu di saat pendapatan masyarakat menurun drastis.

Alih-alih melimpahkan kepada masyarakat, Faisal mengatakan seharusnya pemerintah bisa ambil cara lain untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Salah satunya yaitu dengan memotong anggaran Kementerian Pertahanan yang dinilai terlalu besar.

“Di tengah pandemi ini Kementerian Pertahanan itu punya anggaran terbesar di APBN. Dan tahun depan dinaikkan. Kok naikkan anggaran yang sudah tinggi kok gampang. Tapi untuk bayar tunggakan BPJS Kesehatan itu bertahun-tahun. Di mana hati pemerintah ke rakyat?” ungkap Faisal dalam Webinar “Mengurai Benang Kusut JKN: Apa Kata Para Ahli?”, Sabtu (18/7).

Pengamat ekonomi, Faisal Basri. Foto: Resya Firmasnyah/kumparan

Dalam APBN 2020, kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto ini mendapat anggaran sebesar Rp 131 triliun. Anggaran tersebut merupakan yang terbesar dari seluruh kementerian yang ada. Kemudian saat terjadi pandemi COVID-19, anggaran tersebut disesuaikan menjadi Rp 122 triliun.

Meski sudah dikurangi untuk penanganan COVID-19, namun Kementerian Pertahanan tetap memiliki pagu anggaran paling tinggi. Hanya selisih tipis dengan Kementerian PUPR yang mendapatkan anggaran sebesar Rp 120 triliun. Bahkan menurut Faisal, anggaran Kemenhan akan dinaikkan dalam pagu APBN 2021 menjadi Rp 129 triliun.

“Ambil itu (dana) dari Kementerian Pertahanan yang Rp 122 triliun. Memangnya kita melawan COVID-19 dengan persenjataan yang canggih? Kan enggak mati. Ini pemerintah masih mau belanja alutsista Rp 19 triliun. Gimana?,” tegasnya.

Seperti diketahui, sejak pertama kali berjalan pada 2014, BPJS Kesehatan telah mencatatkan defisit sebesar Rp 3,3 triliun. Jumlah tersebut terus membengkak pada tahun berikutnya. Pada 2015, defisit keuangan BPJS Kesehatan meningkat drastis menjadi Rp 5,7 triliun. Lalu, tahun berikutnya lebih tinggi menjadi Rp 9,7 triliun dan Rp 9,8 triliun. Meski pada 2018 turun tipis menjadi Rp 9,1 triliun, pada 2019 defisit BPJS Kesehatan kembali meroket menjadi Rp 15,5 triliun.