Ketua LPS Buka Suara soal Wacana Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025

Calon nasabah membuat rekening di bank Mandiri, Tangerang Selatan, (15/8/2023). Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menyebut jumlah bank yang mendapat penjaminan mencapai 1.689 bank per juni 2023. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara soal wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen di 2025. Saat ini, pemerintah mematok PPN di angka 11 persen.

Purbaya mengatakan pemerintah memang perlu menaikkan pendapatan negara melalui pajak. Namun lebih baik jika pemerintah memperbaiki sistem perpajakan.

"PPN 12 persen diperlukan untuk menaikkan pendapatan negara mungkin di satu sisi memang betul. Tapi saya kritisi lebih bagus diperbaiki sistem yang ada sehingga dari yang ada misal 11 persen kan, tapi masuk semua," kata Purbaya di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis (21/3).

Menurut Purbaya, sebetulnya pemerintah bisa menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) untuk membiayai kebutuhan negara.

"Saya lihat juga dari kelebihan dari uang pemerintah setiap tahun yang tidak terpakai, tidak butuh juga kenaikan PPN sebesar itu," ungkapnya.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis (21/3). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut pemerintahan selanjutnya akan merealisasikan regulasi terkait PPN.

Airlangga tak menjawab spesifik PPN akan naik, tapi dia memberi kisi-kisi pemerintah selanjutnya akan melanjutkan program pemerintah saat ini, termasuk regulasi yang disahkan di periode Jokowi.

"Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan bahwa pilihannya keberlanjutan. Kalau keberlanjutan tentu berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan tetap dilanjutkan. Termasuk kebijakan PPN," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Airlangga mengungkapkan pembahasan lebih detail APBN 2025 akan dilakukan setelah keluar hasil resmi Pilpres 2024 dari KPU. Dalam pembahasan APBN 2025 itu, akan mencakup hal-hal detail program pemerintah selanjutnya.