Ketum Kadin: UU Perpajakan Bikin Iklim Dunia Usaha Kondusif

Arsjad Rasjid terpilih jadi Ketua Umum Kadin. Foto: Dok. Istimewa

Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Arsjad Rasjid menegaskan, sejak awal kalangan pengusaha sangat mendukung kehadiran beleid sektor perpajakan tersebut. Ini meyakini iklim dunia usaha bakal jauh lebih baik setelah aturan ini berjalan.

"Sejak awal kami sebagai Kadin mendukung upaya pemerintah melakukan perbaikan regulasi, di antaranya perpajakan agar lebih mampu mendukung terwujudnya iklim dunia usaha yang lebih kondusif," ujar Arsjad dalam acara sosialisasi UU HPP yang digelar Kadin, Jumat (29/10).

Menurutnya, UU HPP bisa membantu dunia usaha dalam perang melawan pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi. Sederet ruang lingkup perpajakan diakomodir dalam aturan tersebut, mulai dari pengurangan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pengungkapan pajak sukarela (PPS), hingga cukai dan pajak karbon.

Sri Mulyani dan Komisi XI DPR sepakat RUU KUP akan disahkan jadi UU Harmonisasi Perarturan Perpajakan. Foto: Instagram/@prastowoyustinus

Arsjad mengungkapkan, kesemuanya itu punya pengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Kendati begitu, ia tak menutup kemungkinan adanya aturan yang ingin diketahui lebih jelas oleh pengusaha seperti apa implementasinya.

Terutama yakni terkait pemberlakuan aturan pajak karbon. Arsjad mengakui regulasi yang satu ini masih menjadi perdebatan di kalangan pengusaha.

"Soal pajak karbon memang ada pro dan kontra terkait ini, tapi kita perlu melihat kepentingan luas dan harus mendengar bagaimana sebenarnya. Karena ini bicara masa depan cucu, anak kita ke depan agar lingkungan hidup terjaga," katanya.