KKP Siapkan Insentif untuk Investor Garam, Ajukan Rote Ndao di NTT Jadi KEK

Petani memanen garam di Kelurahan Pallengu, Bangkala, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda

Pemerintah berencana memberikan insentif fiskal bagi investor yang akan menanamkan modal di kawasan industri garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), A. Koswara, mengatakan salah satu upaya yang kini sedang ditempuh adalah mengajukan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk wilayah tersebut.

Menurut dia, status KEK akan memberikan fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam pembangunan dan produksi garam industri di kawasan itu.

“Insentif ini kalau misalnya kita tetapkan nanti Rote sebagai kawasan ekonomi khusus, ini juga akan kita tempuh, maka ada insentif pajak nanti di sana. Mudah-mudahan usulan ini bisa diproses, dilakukan,” ujar Koswara kepada wartawan di kantornya, Rabu (11/6).

Pengembangan kawasan industri garam ini dirancang dalam skema kemitraan antara pemerintah dan swasta. Pemerintah akan membangun satu zona pertama secara penuh dan menyediakan infrastruktur dasar untuk seluruh kawasan.

Sementara itu, investor diharapkan masuk untuk mengembangkan zona-zona berikutnya, dengan fleksibilitas dalam metode tambak dan teknologi pengolahan.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menjelaskan bahwa total kawasan yang disiapkan mencapai 10.000 hingga 13.000 hektare, yang akan dibagi ke dalam 10 kluster industri garam.

Pemerintah menyiapkan zona 1 sebagai percontohan, sedangkan zona lainnya ditawarkan kepada pihak swasta. PT Garam akan bertindak sebagai pengelola utama yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan melibatkan masyarakat sekitar.

“Kami prediksi sekitar 26.000 itu berasal dari tenaga mulai nanti pekerja tambaknya sampai dengan proses hilirisasi produknya,” jelas Frista.

Ilustrasi petani garam. Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Kawasan ini diharapkan bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan garam industri nasional, yang saat ini masih sangat bergantung pada impor. Dari total kebutuhan nasional sekitar 4,9 juta ton pada 2025, industri dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 2 juta ton.

Dengan pengembangan kawasan ini, KKP memperkirakan produksi bisa bertambah hingga 3 juta ton, sehingga menutup sebagian besar defisit pasokan.

Adapun pembangunan zona 1 akan dibiayai penuh oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 750 miliar, termasuk untuk pembangunan zona pertama dan infrastruktur penunjang di seluruh kawasan.

“Kita baru bisa sampaikan, bahwa kita punya anggaran untuk di Rote ini Rp 750 miliar. Jadi nanti akan dipakai untuk membangun, menyelesaikan zona 1 plus infrastruktur di seluruh zonanya,” kata Koswara.

Zona 1 akan dilengkapi fasilitas lengkap mulai dari tambak, sistem pengolahan air baku dari teluk, listrik, jalan, dermaga, hingga pabrik pengolahan garam. Estimasi biaya untuk zona ini berkisar antara Rp 500 hingga Rp 600 miliar, tergantung finalisasi desain teknis yang masih dalam proses penyusunan.