KKP Tambah 7 Kapal Pengawas Perikanan dari Spanyol, Pakai Dana Pinjaman

KKP bangun 2 kapal pengawas perikanan anti ilegal fishing. Foto: KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah, kapal pengawas perikanan sebanyak 7 kapal baru. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono menuturkan, penambahan kapal tersebut menggunakan skema Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Spanyol

“Rencana penambahan kapal, kita dapat bantuan dari Spanyol, kita ada rencana mungkin 7 itu masih Insyaallah tahun ini, kontrak malah sudah, cuma pembangunannya di Spanyol bukan di kita, kita terima barang aja, itu lebih nyaman karena begitu lelang di sini nanti terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Pung dalam konferensi pers Capaikan Kinerja Dirjen PSDKP Semester I 2024 di Kantor KKP Jakarta, Jumat (2/8).

Pung menjelaskan, secara keseluruhan, rencana pengadaan kapal pengawas perikanan KKP berjumlah 10 unit, hanya saja baru 7 yang telah mencapai kontrak. Meskipun Pung tidak menjelaskan sisa unit kapal yang belum mencapai kontrak tersebut akan diadakan dari negara mana.

“Jadi memang total 10, sekarang tahap pertama tujuh dulu, yang kita sudah kontrak dan itu akan pembangunannya di Spanyol, mungkin yang tiga nanti, (skemanya) PHLN,” jelas Pung.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono di Kantor KKP Jakarta, Jumat (2/8). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Dalam kesempatan yang sama, Pung juga menuturkan KKP tengah dalam agenda untuk menambah Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak tujuh unit, sehingga nantinya berjumlah 21 UPT. Menurut dia, tujuannya adalah untuk mempersingkat rentang kendali operasi.

“Kita juga mendapatkan alokasi penambahan UPT, jadi UPT yang saat ini 14 kita dapat tambah 7 lagi, itu kita sebar lagi supaya rentang kendali operasinya akan akan dipersingkat lagi, untuk peningkatan kinerja,” tutur Pung.

“Jadi ada beberapa titik lagi vokal poinnya yang saat ini ada di Aceh, Belawan, Batam, Cilacap, Tual, Kupang, Tarakan, Biak, Tahuna, nanti nambah lagi sampai di Merauke ada, kemudian ada lagi yang di Jawa Tengah itu ada,” terang Pung.

Dia tidak menampik pola kejahatan pelanggaran baik di perairan maupun daratan sudah sangat beragam. “Kita perlu mendekatkan satuan kantor kita ke lokasi tersebut, karena kalau kantor kita dekat dengan sarana lokasi-lokasi objek pengawasan itulah rentang operasi tersebut bisa kita persingkat lagi,” tutup Pung.