KKP Usul PNBP Perikanan Bisa Digunakan untuk Subsidi BBM Nelayan di Wilayah 3T

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menynjukkan lobster di Lombok. Foto: Dok. KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah memikirkan opsi agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan dapat digunakan untuk subsidi BBM khususnya bagi nelayan tradisional di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya saat ini tengah memikirkan opsi tersebut dan segera meminta Kementerian Keuangan agar instrumen subsidi BBM nelayan dapat dialokasikan dari PNPB sektor perikanan.

"Ini salah satu yang sedang kita pikirkan untuk kemudian kita minta izin kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, kalau perlu PNBP ini kita gunakan untuk membantu nelayan tradisional di wilayah-wilayah itu (3T) untuk kemudian supaya BBM-nya bisa mendapat subsidi," kata Trenggono kepada wartawan di The Sultan Hotel & Recidence Jakarta, Selasa (2/8).

Trenggono mengatakan bahwa memang saat ini kenaikan BBM yang meningkat hampir di atas 100 persen menyulitkan para nelayan.

"Tetapi sebenarnya dampaknya ini bukan hanya nelayan tradisional, nelayan industri juga sama. Hal ini karena bahan bakar memang di atas 40 persen penggunaannya," jelas dia.

PNBP Perikanan Tangkap Naik 111 Persen

KKP mencatat pertumbuhan PNBP perikanan tangkap mencapai Rp 731,18 miliar atau naik 111,8 persen pada semester I 2022. Angka itu melonjak drastis dan hampir mendekati capaian sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 784 miliar.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengungkapkan capaian PNBP tersebut menjadi yang tertinggi di antara komoditas non-minerba lainnya.

"Ini adalah kenaikan tertinggi PNBP di luar minerba yang besarannya mencapai 111,8 persen yang berasal dari laju PNBP perikanan tangkap," ujar Zaini dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I-2022 di Media Center KKP, Kamis (28/7).

Zaini yakin capaian PNBP perikanan tangkap sampai akhir tahun nanti bisa mencapai target Rp 1,67 triliun. Menurutnya, peningkatan ini seiring perbaikan regulasi, kemudahan mengurus perizinan, dan aksi jemput bola pengurusan perizinan yang dilakukan oleh pihaknya di beberapa tempat.