Koalisi Masyarakat Desak Rencana Sistem Bayar Tol Tanpa Henti Dibatalkan

Koalisi Masyarakat Peduli Tol Indonesia (KAMTI) menggelar konferensi pers, Minggu (10/12/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Koalisi Masyarakat Peduli Tol Indonesia (KAMTI) mendesak pemerintah mengevaluasi dan membatalkan rencana implementasi sistem pembayaran tol tanpa henti atau berbasis Multilane Free Flow (MLFF) dengan penerapan teknologi deteksi satelit (GNSS).

Desakan dari KAMTI tersebut mewakili Koalisi Advokat Muda Indonesia (Kamdi), Komite Mahasiswa Nasional (Komnas) Indonesia, Jaringan Aktivis Transparansi dan Keadilan Nasional (Jatken), Himpunan Masyarakat Pejuang Kedaulatan Bangsa (Himpeka) dan Pemuda Pemerhati Kebijakan Nasional (Pepernas).

Presidium KAMTI, Sahrul RM, menyoroti berbagai aspek yang perlu mendapat penjelasan pemerintah antara lain alasan penundaan tidak jelas, kerja sama teknologi, kompetensi badan usaha pelaksana (BUP), investasi Hungaria, tenaga kerja, hingga persiapan infrastruktur dan pihak penunjang.

“Kami memandang penerapan sistem MLFF ini penuh ketidakpastian. Hal ini jelas merugikan masyarakat terutama pengguna jalan tol, merusak citra pemerintah Presiden Jokowi yang akan berakhir akhir tahun depan,” kata Sahrul dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (10/12).

Menurut Sahrul, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara transparan mengapa penerapan sistem tersebut terus mundur, dan faktor-faktor yang menyebabkan penundaan.

“Dengan tidak adanya penjelasan yang pasti kami melihat penundaan ini disebabkan oleh teknologi yang memang tidak pernah siap dan sesuai untuk diimplementasikan di Indonesia,” tuturnya.

Sahrul mempertanyakan sejauh mana pemerintah bersedia memegang kontrol penuh sesuai dengan isi perjanjian kerja sama dengan BUP. Pertanyaan tersebut timbul dari kekhawatiran adanya potensi pengaruh asing dalam pengambilan keputusan.

“Kami memiliki kekhawatiran serius terkait dengan aspek alih teknologi dalam penerapan sistem ini. Belum jelasnya kepemilikan dan kontrol teknologi ini dapat menciptakan ketergantungan yang signifikan pada pihak asing,” imbuh Sahrul.

KAMTI juga meminta penjelasan mengenai komposisi tenaga ahli lokal dan asing di proyek sistem MLFF. Selain itu, dukungan pihak terkait dan infrastruktur penunjang dalam penerapan teknologi deteksi satelit juga disoroti.

“Selama evaluasi berlangsung, pemerintah harus membatalkan seluruh proses pelaksanaan proyek MLFF ini dan minta Kepala Staf Presiden (KSP) jujur, agar kerja sama dengan Hungaria tidak merugikan kepentingan nasional,” ujar Sahrul.