Komisi XI DPR Rapat Perdana Bareng Sri Mulyani, Bahas APBN 2019

Rapat perdana Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Nicha Muslimawati

Komisi XI DPR RI hari ini mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rapat ini dijadwalkan membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kinerja 2020.

Rapat perdana ini dibuka tepat waktu pukul 14.00 WIB. Dihadiri oleh 22 anggota Komisi XI DPR RI dan dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Adapun 'penghuni' Komisi XI ini didominasi oleh wajah baru, hanya segelintir wajah lama di komisi keuangan negara dan perbankan tersebut.

Sebelum rapat dimulai, seluruh anggota Komisi XI tersebut memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sri Mulyani. Hal yang sama pun dilakukan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, ia memperkenalkan seluruh jajaran eselon I Kemenkeu kepada Komisi XI DPR RI, termasuk Wakil Menkeu Suahasil Nazara dan Dirjen Pajak yang baru dilantik, Suryo Utomo.

"Kami ingin mengetahui kinerja APBN sampai Oktober 2019 ini dan mengetahui realisasi lainnya, transfer ke daerah dan dana desa, jumlah utang dan pembayaran bunga utang serta rencana kerja 2020," ujar Dito membuka rapat di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) menyampaikan pandangannya saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Realisasi defisit anggaran hingga akhir Agustus 2019 mencapai Rp 199,1 triliun atau mencapai 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melebar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 150,5 triliun atau 1,02 persen terhadap PDB.

Realisasi defisit tersebut didapat dari pendapatan negara hingga bulan lalu yang mencapai Rp 1.189,3 triliun, tumbuh 54,9 persen dari target dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 2.165,1 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp 1.388,3 triliun atau 56,4 persen dari target yang mencapai Rp 2.461,1 triliun.

Secara rinci, pendapatan negara hingga Agustus 2019 tumbuh hanya 3,2 persen dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan tersebut melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang pertumbuhannya mencapai 18,4 persen.

Penerimaan pajak dan bea cukai atau perpajakan hingga akhir Agustus 2019 sebesar Rp 920,2 triliun atau tumbuh hanya 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan perpajakan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Agustus 2018 yang tumbuh hingga 16,5 persen.

Rapat perdana Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Nicha Muslimawati

Sementara untuk belanja negara, hingga akhir bulan lalu pertumbuhannya hanya 6,5 persen dibandingkan periode yang sama 2018. Belanja negara ini melambat dibandingkan Agustus 2018 yang tumbuhnya mencapai 8,8 persen.

Belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 481,7 triliun atau tumbuh 9 persen dibandingkan Agustus 2018. Sementara belanja non K/L mencapai Rp 376 triliun atau 4,3 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 530,6 triliun atau tumbuh 5,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara rinci, realisasi transfer ke daerah yang mencapai Rp 488,4 triliun atau tumbuh 5 persen dibandingkan tahun lalu dan dana desa mencapai Rp 42,2 triliun atau tumbuh 16,4 persen dari periode yang sama tahun lalu.