Konsumsi Pertalite Dinilai Perlu Dikendalikan, MyPertamina Bisa Jadi Solusi?

Warga menunjukan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu (29/6/2022). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta agar PT Pertamina (Persero) segera mengendalikan volume penjualan BBM Pertalite dan Solar yang disubsidi pemerintah. Hal ini mengingat kuota yang sudah semakin menipis di tahun ini.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran subsidi energi akan terus bergerak seiring dengan harga minyak mentah dan realisasi volume penjualan Pertalite. Hingga kini anggarannya sudah membengkak sebesar Rp 502,4 triliun.

"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya. Jadi supaya APBN itu tidak terpukul oleh 3 hal dari sisi subsidi ini, volumenya naik di atas yang tadi dikuotakan, dijatahkan, dan harganya lebih tinggi dari yang sudah kita estimasikan," katanya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (10/8).

Adapun pemerintah telah menambahkan subsidi energi sebesar Rp 349,9 triliun, dari pagu awal di APBN 2022 senilai Rp 152,5 triliun. Sehingga, total subsidi energi di tahun ini sebesar Rp 502,4 triliun.

Menyoroti hal tersebut, Direktur Center for Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai aplikasi MyPertamina yang mengatur pembelian dan kriteria pembeli Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar belum efektif untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi.

Menurut Bhima, data yang diinput dan disimpan di MyPertamina seharusnya dapat disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terlebih dahulu.

Warga menunjukan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu (29/6/2022). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

“Bukan langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kemudian kalau ditanya di SPBU, para petugas juga masih belum punya arahan jelas soal pembatasan lewat MyPertamina,” ujar Bhima kepada kumparan, Sabtu (13/8).

“Ini masih sangat prematur, sekadar uji coba saja belum bisa diimplementasikan dalam waktu dekat,” sambungnya.

Senada dengan Bhima, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan penggunaan MyPertamina untuk pengendalian BBM subsidi kurang tepat. Sebab, kata Piter, target subsidi kelompok bawah banyak yang masih tidak mendaftarkan diri di MyPertamina.

Piter menyarankan salah satu langkah yang tepat dan praktis digunakan adalah dengan membatasi outlet Pertalite.

“Menggunakan MyPertamina tidak tepat karena target subsidi kelompok bawah banyak yang tidak punya MyPertamina. Ya yang paling praktis adalah membatasi outlet pertalite, hanya di lokasi-lokasi tertentu dekat dengan masyarakat bawah, misalnya SPBU di daerah elite seperti Menteng dan Pondok Indah enggak perlu ada Pertalite,” ungkap Piter.

Sudah Ada 600 Kendaraan yang Daftar di MyPertamina

Pemerintah mendorong masyarakat segera mendaftar di MyPertamina terkait pembelian Pertalite dan Solar. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengungkapkan saat ini sudah ada 600 ribu kendaraan yang mendaftar di MyPertamina.

“Saat ini pendaftaran masih di 600 ribu kendaraan,” ujar Irto kepada kumparan, Sabtu (13/8).