KPPI Selidiki Impor Gabus Styrofoam (EPS) dari Taiwan, Tiongkok dan Vietnam

Ilustrasi pelabuhan di Israel. Foto: Shutterstock

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menggelar penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Bea Masuk Tindakan Pengamanan/BMTP atau safeguard measures) terhadap impor barang Expansible Polystyrene (EPS) atau gabus styrofoam dengan kode Harmonized system (HS) 3903.11.10, pada Senin, (22/7).

Ketua KPPI, Franciska Simanjuntak mengatakan, penyelidikan dilakukan untuk impor EPS yang berasal dari tiga negara impor utama Indonesia untuk produk ini, yaitu Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam.

Fransiska bilang, penyelidikan ini berawal dari masuknya permohonan resmi dari PT Kofuku Plastic Indonesia (PT KPI) pada 21 Juni 2024. Menurut dia, KPPI menemukan adanya kerugian yang serius.

“Berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan pemohon, kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang memburuk pada periode 2021–2023,” kata Fransiska dalam keterangannya, Selasa (23/7).

Fransiska menjelaskan kerugian yang dialami pemohon meliputi penurunan pada produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai dan laba. PT KPI, lanjut Fransiska, telah menginformasikan realisasi program penyesuaian struktural hingga saat ini yang terbilang kecil, yaitu 27,74 persen. “Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian strukturalnya secara optimal,” tambah Franciska.

Sebab, lanjut Fransiska, waktu tiga tahun seperti dalam pengenaan BMTP sebelumnya tidak memberi cukup waktu bagi industri dalam negeri untuk membuat penyesuaian struktural. “Oleh karena itu, pemohon meminta KPPI untuk memperpanjang pengenaan BMTP agar PT KPI dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural dan bersaing dengan barang impor,” terang Franciska.

Pada 2023, impor utama EPS terbesar berasal dari Taiwan dengan pangsa impor sebesar 47,09 persen, diikuti Tiongkok dan Vietnam dengan pangsa impor masing-masing sebesar 37,56 persen dan 13,36 persen. Selain ketiga negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.

Fransiska kemudian mengatakan, berkaitan dengan hal ini, KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan atau interested parties untuk mendaftarkan diri secara tertulis sebagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengikuti dengar (pendapat hearing) selambat-lambatnya pada 1 Agustus 2024.