Krisis Ekonomi Bisa Makin Panjang Jika Pemerintah Lambat Atasi COVID-19

Ilustrasi krisis ekonomi dan kemiskinan di Indonesia Foto: Reuters/Ezra Acayan

Krisis ekonomi diperkirakan bisa semakin panjang. Apalagi saat ini penanganan COVID-19 sejauh ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini tercermin dengan kenaikan jumlah kasus harian yang makin tinggi.

Menurut Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan, laju ekonomi pada kuartal III berpotensi di bawah target. Adapun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2021 sekitar 3,7-4,5 Persen.

“Saya kira masuk akal pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2021 ini itu akan terpangkas tajam dibanding prediksi awal 4-5 persen,” kata pria yang juga merupakan Co-Founder Narasi Institute saat webinar, Jumat (23/7).

Fadhil menjelaskan, beberapa persoalan yang membuat krisis ekonomi makin panjang. Pertama, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang dinilai setengah-setengah. Mulai dari kebijakan PSBB hingga kebijakan PPKM Level 4. Istilah yang terlalu banyak ini tidak mencerminkan kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan kebijakan secara tegas.

“Kita tahu sebenarnya kita sudah memiliki Undang-Undang karantina kesehatan di mana di malam penanganan pandemi itu salah satu opsi yang bisa diterapkan,” jelasnya.

Ia juga menduga secara kuat jika penggunaan istilah PSBB hingga PPKM level 4 hanya dalih pemerintah supaya tidak memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Fadhil sendiri sudah menduga sejak lama jika Indonesia akan mengalami krisis ekonomi dan kesehatan dalam waktu yang cukup panjang

Ia juga melihat adanya perubahan pola konsumsi di kelompok kelas atas dan menengah-bawah. Masyarakat kelompok atas cenderung mengendapkan uangnya di bank. Sementara kelompok kelas menengah ke bawah menghadapi situasi yang berat akibat pembatasan aktivitas pekerjaan hingga PHK.

Hal ini diperburuk dengan lambatnya pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial terhadap 40 persen kelompok ke bawah.

“Dan ditambah lagi lambatnya program bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat 40 persen kelompok masyarakat bawah karena birokrasi dan ketidakcukupan anggaran ini yang menimbulkan dampak berat bagi masyarakat,” imbuhnya.