KSPI Soal Vaksin Berbayar Kimia Farma: Di Mana Peran Negara?

Pelajar SMPN 1 Kota Jambi menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama dari tenaga kesehatan di Jambi, Senin (12/7). Foto: Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak adanya vaksin berbayar yang rencana dilakukan melalui PT Kimia Farma. Presiden KSPI Said Iqbal menganggap langkah yang diambil dalam vaksinasi tersebut ujung-ujungnya malah komersialisasi.

Said Iqbal malah mempertanyakan peran pemerintah kalau vaksin gotong royong individu benar-benar dilaksanakan.

"Pada tahap awal vaksin gotong royong dibayar perusahaan, kalau dana perusahaan tak ada pasti buruh suruh bayar. Sama kayak antigen pada tahap awal ditanggung perusahaan, ketika dana tak mencukupi maka buruh dikenakan biaya. Apalagi vaksin individual berbayar di mana peran negara?" kata Said Iqbal saat konferensi pers secara virtual, Kamis (15/7).

Said Iqbal menegaskan pihaknya sebenarnya mendukung program pemerintah terkait vaksinasi asalkan tidak berbayar. Menurutnya kondisi buruh saat ini sedang kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Selain terpapar virus, ancaman dirumahkan, potong gaji, hingga PHK menghantui buruh.

"Yang tidak didukung atau ditolak adalah komersialisasi, kalau ada istilah berbayar tinggal masalah waktu saja akhirnya setiap warga negara akan membayar terhadap program yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara," ujar Said Iqbal.

Said Iqbal mengakui vaksin berbayar bisa mempercepat vaksinasi sehingga mengandalkan kemampuan Kimia Farma. Ia menuturkan kalau sekadar mempercepat maka bisa saja mengandalkan BPJS Kesehatan dan tetap gratis.

"Kalau begitu buka saja BPJS semua jaringan BPJS klinik dan RS swastanya bisa melakukan vaksin dengan biaya subsidi negara. Kenapa logika itu dibalik-balik supaya tak jadi antrean," tutur Said Iqbal.

Vaksin gotong royong individu memang menimbulkan polemik di masyarakat. Kimia Farma yang sudah siap menjual vaksin tersebut pada awal pekan lalu terpaksa menundanya dengan dalih sosialisasi.