news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Kubu Prabowo Ingin Kembalikan Kementerian Perumahan Rakyat

5 Maret 2019 13:09 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rumah murah yang dibiayai KPR bersubsidi FLPP Foto: Dok Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Rumah murah yang dibiayai KPR bersubsidi FLPP Foto: Dok Istimewa
ADVERTISEMENT
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana untuk mengembalikan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) jika menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti.
ADVERTISEMENT
Sebelum kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kemenpera berdiri sendiri. Namun sejak 2014, Kemenpera digabungkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Kementerian PUPR untuk efisiensi.
"Ada saatnya Kementerian Perumahan Rakyat akan hadir kembali apabila Prabowo-Sandi terpilih," ucap Juru Bicara BPN, Suhendra Ratu Prawiranegara, dalam Rembuk Nasional Perlunya Kemenpera di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (5/3).
Dia menyebut, Prabowo-Sandi ke depan akan fokus membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya perumahan. Suhendra pun menyayangkan saat Jokowi melebur Kementerian PU dan Kemenpera.
"Waktu pembentukan kabinet di rumah transisi yang sebenarnya persoalan perumahan rakyat sudah jadi fokus kami. Menjadi sangat kaget bagi saya pada saat keputusan politik yang dibuat pemerintahan Jokowi-JK membentuk Kementerian PUPR," kata Suhendra yang merupakan tim sukses Jokowi-JK di 2014.
ADVERTISEMENT
Adapun dampak negatif dari peleburan Kementerian PU dengan Kemenpera, yakni pemerintah menjadi tidak fokus dalam menyediakan perumahan rakyat. Bahkan dia memprediksi, backlog atau angka kekurangan rumah di Indonesia akan naik dari semula 4,3 juta di 2014 menjadi 20 juta di 2020.
"Di 2020 Indonesia akan mengalami housing backlog 20 juta rumah, di situ kami menyimpulkan bagaimana titik krusial Kemenpera harus hadir," katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arif Budimanta, mengaku jika Jokowi kembali terpilih, Kementerian PUPR akan tetap dipertahankan. Sebab hal itu mempercepat koordinasi pembangunan.
"Penggabungan itu malah jadi percepatan koordinasi untuk memecah kebuntuan ego sektoral. Proses perizinan yang dulu proses waktunya 400 hari, sekarang 10-20 hari," bebernya.
ADVERTISEMENT
Pun ketika Kementerian PUPR berdiri, pembangunan rumah rakyat meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah juga menghadirkan program bedah rumah, rumah khusus, hingga rumah susun menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
"Ke depan 5 tahun mendatang memperkuat akses perumahan dan memperkuat pengembangan perumahan yang dekat dengan industri atau tempat kerja. Di 2018 ada 1,07 juta rumah, tahun ini ditarget 1,25 juta rumah dibangun," kata Arif.