kumparan
9 Jan 2019 20:49 WIB

Laba PT Pos Indonesia Tergerus 70 Persen Sepanjang Tahun 2018

Label alamat barang kiriman kantor pos (Foto: Ardhana Pragota/kumparan)
PT Pos Indonesia (Persero) membukukan penurunan kinerja sepanjang tahun 2018. Direktur Keuangan Pos Indonesia Eddi Santosa mengakui, laba bersih perseroan turun sekitar 70 persen menjadi Rp 130 miliar pada tahun 2018, dibanding periode sama pada tahun sebelumnya Rp 445,43 miliar. Padahal perseroan menargetkan laba bersih Rp 400 miliar pada tahun 2018.
ADVERTISEMENT
"Kita estimasi Rp 130 miliar total laba (bersih). Persoalannya begini, postal masih melayani pos universal, itu sebetulnya (Public Service Obligation) PSO. Tapi berbeda dengan PSO yang diberikan kepada Pertamina, PLN, KAI yang pemerintah membayar full cost recovery, untuk pos PSO-nya sebagian ditombokin oleh Pos sendiri," ucapnya saat ditemui di Kantor Pos Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).
Dari sisi pendapatan, Pos Indonesia meraup sekitar Rp 5,1 triliun sepanjang tahun 2018. Angka tersebut naik dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya Rp 5,07 triliun.
"Masih audit, tapi perkiraan kita sekitar Rp 5,1 triliun kurang lebih. Postal dengan tiga anak usaha sekaligus. Jadi pos holding sekitar Rp 4,5 triliun," imbuhnya.
Distribusi barang-barang kiriman PT Pos Indonesia (Foto: Ardhana Pragota/kumparan)
Lebih lanjut Eddi merinci, jasa keuangan menyumbang kontribusi Rp 1 triliun sepanjang tahun 2018. Jumlah tersebut naik dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya Rp 971 miliar. Sementara dari sisi kurir naik menjadi Rp 3,5 triliun dibanding periode sama pada tahun sebelumnya Rp 2,67 triliun.
ADVERTISEMENT
Oleh karena itu, Eddi mengungkapkan, kondisinya akan berbeda jika pemerintah memberikan PSO full kepada Pos Indonesia. Dengan demikian, setidaknya perusahaan masih mampu mencapai laba bersih sekitar Rp 300 miliar.
"Tapi sebagian laba kita biayakan subsidi yang kurang itu akhirnya laba tergerus ke bawah. Jadi pos melayani tugas seluruh Indonesia, ada 2.600 kantor untuk layanan pos universal yang kategori subsidi tapi dibatasi," katanya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan