LAN Harap Reformasi Birokrasi PNS Bisa Percepat Masuknya Investasi di RI

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). Foto: Shutterstock

Lembaga Administrasi Negara (LAN) harap reformasi birokrasi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS bisa mendorong percepatan masuknya investasi ke Indonesia. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar seluruh kementerian/lembaga dan pemda dapat bekerja keras mendorong penerapan Reformasi Birokrasi Tematik (RB-Tematik).

Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, pengembangan kompetensi (bangkom) ASN saat ini berorientasi pada pengentasan kemiskinan, mendorong investasi, digitalisasi birokrasi, dan mendukung pencapaian isu strategis, seperti stunting, penggunaan produk dalam negeri, serta hilirisasi produk.

"Maka berhasil tidaknya bangkom akan diukur bukan dari jumlah alumninya, melainkan apakah hasil belajar atau learning product yang dihasilkan dapat berkorelasi secara positif terhadap perwujudan RB Tematik. Misalkan proyek perubahan yang telah dihasilkan para alumni pelatihan harus dapat dievaluasi dan mampu mengungkit dan mengakselerasi keempat tema tersebut, sehingga ukuran dan targetnya harus jelas,“ ujar Adi dalam keterangannya, Sabtu (21/1).

Dia melanjutkan, LAN sebagai instansi pembina pelatihan aparatur di seluruh Indonesia juga terus berupaya mendorong percepatan RB Tematik. Sehingga, nantinya para abdi negara bisa turut berkontribusi pada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala LAN Adi Suryanto. Foto: LAN

“Hal lain yang menjadi poin penting dalam sosialisasi ini adalah, kami melakukan perbaikan di sisi penyelenggaraan dalam rangka mendorong pelatihan yang berkualitas, dan mulai tahun ini kami juga akan melakukan akreditasi lembaga pelatihan swasta," jelas dia.

Meski demikian, LAN menekankan pentingnya sistem pengawasan bagi para ASN dan evaluasi secara menyeluruh. "Evaluasi pasca pelatihan untuk memantau sejauh mana proyek perubahan (proper) yang dibuat peserta itu memberikan manfaat dan dampak bagi percepatan RB tematik tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN Muhammad Taufiq menyampaikan beberapa perubahan kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Pertama, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 374 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan berubah menjadi Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

Kedua, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 375 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan berubah menjadi Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023.

Ketiga, Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 375 Tahun 2022) menjadi Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 2 Tahun 2023).

Selain penyesuaian-penyesuaian terhadap konten pelatihan kepemimpinan, LAN juga melakukan penyesuaian pada aspek pengembangan kompetensi lainnya. Beberapa hal yang disesuaikan antara lain mentoring dan evaluasi pelatihan dasar CPNS, pelatihan struktural kepemimpinan, pedoman kalibrasi nilai, kebijakan orientasi PPPK, dan e. workshop pelatihan dasar CPNS, PKP, PKA.