Lelang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Tak Laku-laku, Ini Alasannya

Menengok PLTD/G Pesanggaran di Denpasar, Bali. Foto: Wiji Nurhayat/kumparan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alasan tak lakunya lelang untuk mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan baterai.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan, ada beberapa alasan tak lakunya lelang tersebut. Salah satunya masalah nego harga.

"Intinya kita bicara tempat yang terpencil, suplai yang harus stabil, ada permasalahan harga juga barangkali yang belum sepakat di sana," kata Yudo kepada awak media di ICE BSD, Selasa (14/11).

"Detailnya silakan tanya PLN kenapa dedieselisasi belum menguntungkan," tambahnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Yudo Dwinanda Priaadi di kantor Kementerian ESDM, Minggu (20/8/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Sebelumnya, PT PLN (Persero) melakukan program dedieselisasi atau konversi sekitar 5.200 PLTD yang saat ini masih beroperasi di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah terpencil.

Pada tahap awal, PLN membuka lelang mengganti PLTD menjadi PLTS dan baterai. PLN akan mengkonversi sampai dengan 250 megawatt (MW) PLTD yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia.

Dengan konversi ke PLTS dan baterai, maka kapasitas terpasang di tahap pertama ini bisa mencapai sekitar 350 MW yang diharapkan bisa mendongkrak bauran EBT dan penambahan kapasitas terpasang pembangkit nasional.

Dalam tahap dua, PLN akan mengkonversi PLTD sisanya sekitar 338 MW dengan pembangkit EBT lainnya, sesuai dengan sumber daya alam yang menjadi unggulan di daerah tersebut dan keekonomian yang terbaik.

Tak hanya konversi PLTD ke PLTS dan baterai, PLN juga telah bekerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk untuk melakukan konversi 33 PLTD menjadi berbasis gas atau PLTGU, khususnya di wilayah terpencil.

Adapun program dedieselisasi PLTD saat ini masih mendominasi di wilayah Nusa Tenggara dengan porsi 65 persen, serta Maluku dan Papua dengan porsi 85,9 persen.