Listrik Ibu Kota Baru RI Tak Boleh Padam, PLN Harus Kerja Keras

30 Agustus 2019 9:41 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi Pembangunan Jaringan Listrik di Ibu Kota Baru. Foto: Michael Agustinus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Pembangunan Jaringan Listrik di Ibu Kota Baru. Foto: Michael Agustinus/kumparan
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Ditargetkan mulai 2024, pusat pemerintahan secara bertahap pindah ke ibu kota baru.
ADVERTISEMENT
Infrastruktur untuk ibu kota baru harus segera dipersiapkan. Salah satunya adalah kelistrikan. Diperkirakan akan ada 1,5 juta orang yang pindah ke ibu kota baru. Dengan asumsi konsumsi listrik per kapita sebesar 4.000 kWh per tahun, beban puncak di ibu kota baru bakal mencapai 1.196 MW. Ditambah cadangan daya sebesar 30 persen, menurut hitungan kasar PT PLN (Persero), kebutuhan daya mencapai 1.555 MW.
Dalam rancangan awal yang disusun oleh PLN, ibu kota baru adalah pusat pemerintahan yang merupakan Zero Down Time (ZDT). Artinya, tidak boleh ada pemadaman listrik. Apalagi sampai blackout seperti yang terjadi di separuh Pulau Jawa pada 4 Agustus 2019 lalu.
Bagaimana kondisi sistem kelistrikan di Kalimantan Timur saat ini?
ADVERTISEMENT
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra), Djoko Dwijatno, mengungkapkan bahwa banyak infrastruktur baru yang perlu dibangun. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pun perlu dirombak untuk disesuaikan dengan kebutuhan ibu kota baru.
Misalnya untuk Gardu Induk (GI), saat ini kapasitas terpasang GI yang ada hanya 450 MVA. Sementara kebutuhan daya untuk ibu kota diprediksi mencapai 1.555 MW, jelas GI yang ada belum memadai. Kapasitas GI harus ditambah hingga 1.300 MVA. Sedangkan dalam RUPTL yang sudah ada, baru direncanakan tambahan GI sebesar 90 MVA.
"Masih ada waktu 4 tahun untuk persiapan. Total ada 19 GI dan 40 trafo di Kaltim, di dekat ibu kota ada 5 gardu. Dari 5 itu kapasitasnya 450 MVA. Kebutuhan listrik ibu kota 1.500 MW," ujar Djoko saat ditemui media di Kantor PLN UIW Kaltimra, Balikpapan, Kamis (29/8).
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kaltimra, Djoko Dwijatno. Foto: Michael Agustinus/kumparan
Agar sistem kelistrikan cukup andal, Djoko mengusulkan penambahan 12 GI tersebar di lokasi ibu kota baru. Untuk jaringan listrik, diperkirakan butuh tambahan transmisi sepanjang 240 kilometer sirkit (kms), jaringan distribusi kurang lebih 4.460 kms, 5 Gardu Hubung, dan kurang lebih 6.490 unit Gardu Distribusi 200 kVA. Semua ini perlu dimasukkan dalam RUPTL.
ADVERTISEMENT
Rasio elektrifikasi PLN di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara pun masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai 100 persen. Di Penajam Paser Utara, rasio elektrifikasi PLN 98,4 persen, artinya ada 1,6 persen wilayah yang belum dijangkau PLN. Kemudian di Kutai Kartanegara, rasio elektrifikasi PLN sebesar 91 persen alias masih ada 9 persen wilayah yang belum dimasuki PLN.
Djoko berjanji akan segera mengecek wilayah-wilayah yang belum dimasuki jaringan PLN itu. Menurutnya, sebetulnya wilayah-wilayah itu sudah berlistrik juga, tapi bukan dari PLN.
"Di pinggir-pinggir Penajam Paser Utara, PLN belum masuk. Tapi mereka sudah dapat listrik dari swadaya atau swasta. Kukar baru 91 persen. Saya belum cek, mungkin itu daerah-daerah yang jauh. Bukan cuma 2 kabupaten itu, seluruh Kaltim kami mau (rasio elektrifikasi PLN) 100 persen," tegasnya.
ADVERTISEMENT
Ia optimistis pembenahan sistem kelistrikan di ibu kota baru ini dapat diselesaikan sebelum 2024. "PLN itu lama kalau bangun di daerah yang sudah ramai karena repot bebasin lahan. Kalau ini (di ibu kota baru) mungkin bisa lebih cepat karena lahannya sudah dikunci pemerintah," tuturnya.
Keandalan Jaringan dan Pembangkit Listrik Perlu Diperkuat
Untuk mencegah pemadaman listrik di ibu kota baru, keandalan jaringan dan pembangkit listrik perlu mendapat perhatian. Saat ini pasokan listrik ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara hanya bergantung pada satu jalur transmisi. Jika terjadi gangguan pada jalur tersebut, sudah pasti mati listrik.
Kemudian soal pembangkit listrik, saat ini 18 persen pasokan untuk wilayah Kaltimra berasal dari PLTU Teluk Balikpapan 2 x 110 MW yang merupakan warisan dari Fast Track Program (FTP) I. Sudah bukan rahasia lagi kalau pembangkit-pembangkit yang berasal dari FTP I punya kekurangan dalam hal kualitas.
PLTU Teluk Balikpapan. Foto: Michael Agustinus/kumparan
Lalu salah satu pembangkit yang diandalkan untuk menambah pasokan listrik saat beban puncak di Kaltim, yaitu PLTGU Tanjung Batu yang berkapasitas 220 MW, usianya sudah 22 tahun. Perawatan pembangkit ini tak mudah karena suku cadangnya sudah semakin sulit didapatkan.
ADVERTISEMENT
Senior Manager Distribusi PLN UIW Kaltimra, Khairullah, menjelaskan bahwa dalam RUPTL sudah dirancang bahwa jaringan transmisi ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan dibuat hingga 3 lapis. Ini untuk mencegah terjadinya pemadaman ketika salah satu jaringan transmisi mengalami gangguan.
"Sudah direncanakan triple line sejak sebelum Penajam dan Kukar ditetapkan jadi ibu kota. Ada rencana tambahan transmisi 240 kms," ujarnya.
Terkait keandalan pembangkit, Khairullah menerangkan bahwa berdasarkan RUPTL 2019-2028, di seluruh Kalimatan akan ada tambahan pembangkit hingga 4.324,8 MW. Jaringan transmisi di seluruh Kalimantan pun akan terhubung.
Dengan demikian, listrik untuk ibu kota tak akan bergantung pada pembangkit-pembangkit listrik yang sudah tua atau kurang andal. Ada banyak pembangkit baru di seluruh Kalimantan yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk ibu kota.
ADVERTISEMENT
"Di 2024, Sistem Kaltimra sudah terhubung ke Kalbar dan Kaltara. Sudah terintegrasi dengan daya mampu 4.000-an MW. Jadi cukup kuat," ucapnya.
PLTGU Tanjung Batu. Foto: Michael Agustinus/kumparan
Diakui Khairullah, saat ini di wilayah Kaltim masih ada pemadaman listrik sekitar 60 menit per bulan. Dalam 5 tahun ke depan, pemadaman listrik harus 0 menit. Pihaknya perlu bekerja keras untuk mewujudkan hal itu.
"Di Kaltimra rata-rata padam 60 menit per bulan. Konsep ibu kota baru adalah Zero Down Time. Kita harus antisipasi dengan sistem berlapis-lapis. Kita buat smart grid. Ada desain battery system agar tidak ada kelumpuhan di ibu kota. Tidak boleh padam. Dari instalasi pelanggan sampai pembangkit disiapkan keandalan cadangan," tutupnya.