LPI Siap Beroperasi, Apindo Harap Investasi Tumbuh di 2021

Presiden Joko Widodo memperkenalkan dewan direksi LPI di Istana Merdeka. Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) kini sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap, dari Dewan Pengawas hingga Dewan Direksi. Lembaga yang juga bernama Indonesia Investment Authority (INA) tersebut diharapkan segera beroperasi dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap kehadiran LPI dapat semakin menumbuhkan geliat investasi di Tanah Air. Di satu sisi, ia pun berharap pemerintah dapat memberikan berbagai insentif dan kemudahan berusaha bagi para penanam modal di Indonesia.

Hal tersebut guna merealisasikan target investasi di Indonesia pada 2021. Selain itu juga untuk menciptakan iklim usaha yang baik dan dapat menjadi daya tarik bagi para penanam modal yang telah ada maupun yang akan berinvestasi.

"Insentif dapat berupa fiskal, seperti tax allowance, serta nonfiskal, seperti pendampingan dan fasilitasi terhadap realisasi investasi di lapangan," ujar Shinta kepada kumparan, Selasa (16/2).

Menurut dia, saat ini masih ada beberapa kendala teknis yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Berbagai hambatan juga masih dijumpai untuk merealisasikan investasi.

"Kalau itu tidak dapat diatasi, catatan investasi yang ada di BKPM akan banyak yang tidak terealisasi atau terhenti di lapangan karena adanya bottlenecking realisasi investasi," jelasnya.

Selain insentif, Shinta juga meminta pemerintah meningkatkan koordinasi di tingkat kementerian. Saat ini, masih ada pelaku usaha yang terbentur kerumitan birokrasi, termasuk ketidaksinkronan sikap kementerian-kementerian terkait investasi, ketidakjelasan dalam proses-proses persetujuan, serta permasalahan administratif. Akibatnya, banyak proposal investasi yang tidak dapat terealisasi.

Shinta mengatakan, tidak ada insentif investasi yang lebih menarik untuk investor selain kepastian berusaha dan iklim usaha yang efisien dan suportif terhadap peningkatan produktivitas. Untuk itu, saat ini yang terpenting adalah reformasi struktural yang berkelanjutan untuk memastikan iklim usaha dan investasi Indonesia menarik di mata investor.

Menurut dia, sejatinya sudah banyak investor yang berminat masuk dan berinvestasi di Indonesia di tahun 2021 ini. Mulai dari industri teknologi informasi, telekomunikasi, keuangan, termasuk infrastruktur pendukungnya.

Selain itu, ada juga industri kesehatan serta yang industri yang menghasilkan produk-produk inovatif dengan eksternalitas negatif rendah seperti kendaraan listrik.

"Investasi industri yang inovatif ini sangat baik. Namun perlu diperhatikan supply chain serta demand dari market-nya," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta Widjaja Kamdani. Foto: Flickr

Presiden Jokowi hari ini resmi melantik Dewan Pengawas LPI yang terdiri dari Sri Mulyani sebagai Ketua, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai wakil ketua, serta tiga orang dewan pengawas lainnya dari unsur profesional yaitu Darwin Cyril Noerhadi, Haryanto Sahari, dan Yozua Makes.

Dewan Pengawas pun telah menyeleksi dan memilih Dewan Direksi yang akan bertugas di LPI. Terdapat terpilih lima orang Dewan Direksi yang kemudian dilantik oleh Presiden Jokowi.

Kelima orang Dewan Direksi LPI yaitu Ridha Wirakusumah sebagai Ketua Dewan Direksi, Arif Budiman sebagai Wakil Ketua Dewan Direksi, Stefanus Ade Widjaja sebagai Direktur Investasi, Marita Alisjahbana sebagai Direktur Risiko, dan Eddy Porwanto sebagai Direktur Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kehadiran LPI diharapkan bisa menyelesaikan kebutuhan pendanaan investasi di Indonesia serta membantu pembangunan di dalam negeri dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

"Dengan harapan yang sangat tinggi, LPI bisa bekerja sebagai SWF yang dikelola profesional, dengan tata kelola baik dan menjadi salah satu solusi membangun Indonesia tanpa ketergantungan terlalu besar pada APBN dan BUMN," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers secara virtual, Selasa (16/2).