Luhut Akui Pencetus Omnibus Law UU Cipta Kerja, Inilah Para Pendukung Awalnya
PerbesarADVERTISEMENT
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku jadi pencetus Omnibus Law UU Cipta Kerja yang belakangan mengundang polemik. Pemerintah sendiri beralasan, beleid tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, serta membuka lapangan kerja baru secara masif.
ADVERTISEMENT
“Ini terus terang, jujur, teman-teman sekalian, saya (yang) mulai waktu saya Menko Polhukam. Waktu itu saya melihat betapa semrawutnya UU peraturan kita yang ada sekian puluh itu satu sama lain sering tumpang tindih, sering mengunci sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar,” kata Luhut saat webinar 'Outlook 2021: The Year of Opportunity', Rabu (21/10).
Luhut menjabat Menko Polhukam pada 12 Agustus 2015, saat dia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Jabatan itu berakhir pada 27 Juli 2016, saat dia digeser menjadi Menko Maritim dan Investasi. Posisi lamanya diisi Wiranto.
Istilah Omnibus Law sendiri, untuk pertama kalinya disampaikan Jokowi dalam pidato pelantikannya sebagai presiden periode kedua, pada Minggu 20 Oktober 2019. Dia menyebut Omnibus Law sebagai solusi bagi regulasi di Indonesia yang panjang dan rumit, termasuk dalam perizinan investasi.
"Saya sudah sampaikan itu kemarin di pelantikan presiden dan wakil presiden. Kita akan lakukan dengan cepat itu Omnibus Law," kata Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
ADVERTISEMENT
Para Pendukung Awal Omnibus Law
Setelah dicetuskan Luhut , pendukung awal Omnibus Law UU Cipta Kerja muncul dari berbagai kalangan. Mulai akademisi kampus, hingga influencer.
Guru Besar Fisipol UGM
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM Yogyakarta, Prof. Tadjuddin Noer Effendi, mengaku sudah terlibat penyiapan UU Cipta Kerja sejak 2018. Pakar kependudukan (demografi) dan ketenagakerjaan itu, dalam perbincangan dengan Antara, Minggu (11/10), menyebut Omnibus Law UU Cipta Kerja sebenarnya disiapkan untuk mengantisipasi gelombang PHK menyusul revolusi industri 4.0. Tapi di tengah penyiapan UU Cipta Kerja, terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak ke aspek ekonomi hingga terjadinya PHK pekerja.
Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan Djalil
Selain Luhut, Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil, juga mengeklaim dirinya sebagai yang pertama kali menggagas Omnibus Law ini. Hal itu dia ungkapkan dalam wawancara di akun Youtube Deddy Corbuzier. Menurutnya, ide Omnibus Law dia lontarkan, merespons kekesalan Presiden Jokowi terhadap 33 perusahaan yang memilih relokasi industri ke Vietnam daripada Indonesia.
ADVERTISEMENT
Sofyan Djalil yang pernah menjabat Kepala Bappenas, menilai hal itu karena perizinan investasi di Indonesia sangat rumit dan tumpang-tindih. Dia mengaku pernah menelaah 42 ribu aturan yang saling bertabrakan. "Yang satu sama lain bertentangan, yang satu sama lain menjegal, yang kadang menurut undang-undang ini benar, undang-undang lain tidak benar," tuturnya.
Artis dan Influencer
Sosialisasi Omnibus Law UU Cipta Kerja juga pernah melibatkan dukungan dari kalangan pesohor, mulai artis hingga influencer. Mereka ramai-ramai menggaungkan tagar #IndonesiaButuhKerja dalam akun media sosialnya. Setidaknya ada 22 figur publik yang ikut dalam kampanye ini. Mulai dari Inul Daratista, Ardhito Pramono, Kim Kurniawan, Gisella Anastasia, Gading Marten, Siti Badriah, Gritte Agatha, hingga Fitri Tropica.
ADVERTISEMENT
Sayangnya, keterlibatan mereka direspons negatif oleh publik. Atas kritikan-kritikan itu, sejumlah publik figur kemudian memberikan klarifikasi soal postingan dengan tagar #IndonesiaButuhKerja yang mereka unggah. Dua di antaranya adalah Gofar Hilman dan Ardhito Pramono. Mereka mengaku tak tahu, kalau kampanye tagar itu untuk mendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja.
***
Saksikan video menarik di bawah ini.