Bisnis
·
2 Januari 2021 12:10

Luhut di 2020: Tolak Debat Utang dengan Rizal Ramli hingga Inisiator Omnibus Law

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Luhut di 2020: Tolak Debat Utang dengan Rizal Ramli hingga Inisiator Omnibus Law (131136)
searchPerbesar
Menko Bid. Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencatatkan sejumlah kontroversial selama tahun lalu. Mulai dari tantangan debat utang hingga kebijakan untuk test PCR maupun rapid test antigen di akhir tahun bagi wisatawan.
ADVERTISEMENT
Berikut kumparan rangkum sejumlah pernyataan dan kebijakan Luhut yang dinilai kontroversial selama 2020:

Tantangan Debat Utang

Pada Juni 2020, eks Menko Kemaritiman di era pertama Presiden Jokowi, Rizal Ramli, menantang Luhut untuk berdebat soal utang pemerintah yang dinilai kian mengkhawatirkan. Saat itu, Rizal Ramli juga menantang debat soal utang kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Meski demikian, tantangan tersebut batal dilakukan. Kubu Rizal Ramli menyatakan ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh Luhut.
Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengungkapkan bahwa pihak Luhut sebenarnya sudah mengundang Rizal Ramli untuk bertemu pada 11 Juni 2020, berbarengan dengan dosen senior Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Djamester Simarmata. Namun pihak Rizal Ramli tak datang.
ADVERTISEMENT
Luhut akhirnya memilih bertemu dosen ekonomi Universitas Indonesia, Djamester Simarmata.

Pencetus Omnibus Law UU Cipta Kerja

Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang banyak diprotes publik ternyata digagas oleh Luhut. Dia mengakui dirinya sebagai pencetus UU sapu jagat ini pada Oktober 2020 dalam sebuah acara webinar virtual.
Pemerintah beralasan, beleid tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, serta membuka lapangan kerja baru secara masif.
"Ini terus terang, jujur, teman-teman sekalian, saya (yang) mulai waktu saya Menko Polhukam. Waktu itu saya melihat betapa semrawutnya UU peraturan kita yang ada sekian puluh itu satu sama lain sering tumpang tindih, sering mengunci sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar," kata Luhut saat webinar `Outlook 2021: The Year of Opportunity`, Rabu (21/10).
ADVERTISEMENT
Luhut menjabat Menko Polhukam pada 12 Agustus 2015, saat dia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Jabatan itu berakhir pada 27 Juli 2016, saat dia digeser menjadi Menko Maritim dan Investasi. Posisi lamanya diisi Wiranto.
Luhut di 2020: Tolak Debat Utang dengan Rizal Ramli hingga Inisiator Omnibus Law (131137)
searchPerbesar
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Amerika Serikat. Foto: KBRI Washington DC

Luhut Bertemu Trump

Pada November lalu, Luhut menemui Donald Trump. Saat itu, Trump masih menjabat sebagai Presiden AS meski hasil pilpres di sana menyebut dia kalah atas rivalnya, Joe Biden.
Luhut datang sebagai utusan khusus Presiden Jokowi dan didampingi Duta Besar RI untuk AS, Muhammad Lutfi. Dalam pertemuan tersebut, Donald Trump didampingi Penasihatnya, Jared Kushner, dan Ivanka Trump, serta CEO US IDFC Adam Boehler.
Luhut menyampaikan salam terima kasih dan penghargaan dari Jokowi atas dukungan Trump terhadap kerja sama RI dan AS selama ini. Termasuk secara khusus untuk pemberian fasilitas Generalized of Preferences (GSP) atau fasilitas bea masuk untuk produk impor dari Indonesia.
ADVERTISEMENT

Wisatawan Wajib PCR dan Rapid Test Antigen ke Bali

Luhut meminta masyarakat yang akan berlibur ke Bali melakukan tes PCR secara mandiri di penghujung tahun 2020. Ia ingin para pelancong yang datang ke Bali dapat menunjukkan hasil tesnya begitu mendarat di Pulau Dewata.
"Bali ini kita mau buat sebagai contoh, jadi datang upon arrival dia sudah ada testing PCR-nya. Dia bayar sendiri, karena orang berangkat kan punya uang," kata Luhut saat rapat koordinasi penanganan COVID-19 bersama para Gubernur, Selasa (15/12).
Begitu pun dengan mereka yang pergi dengan jalur darat. Syaratnya harus rapid test antigen. "Dan orang-orang yang akan menggunakan perjalanan darat ke Bali menggunakan tes antigen," kata Luhut.
Pernyataan Luhut itu akhirnya ditindaklanjuti dengan beredarnya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020.
ADVERTISEMENT
Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji SWAB berbasis PCR paling lama 2X24 jam sebelum keberangkatan dan mengisi E-HAC Indonesia. Belakangan keputusan direvisi dan tes swab PCR berlaku sejak H-7.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan kebijakan tersebut memicu gelombang pembatalan paket perjalanan ke Bali.
Dia mengungkapkan ada 133 ribu tiket uang diminta untuk refund alias dikembalikan uangnya karena pembatalan terbang. Jumlah ini menurutnya sangat jauh dari kondisi refund pada saat normal.
"Lalu teman-teman OTA (online travel agent) yang olah big datanya saya tanya juga. Berapa sih transaksinya yang terdampak karena PCR ini? Data sampai semalam Rp 317 miliar," jelas Hariyadi dalam webinar, Rabu (16/12).
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020