Luhut Minta Sri Mulyani Beri Tunjangan ke TNI AL dan Bakamla

24 September 2020 15:24 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/1) Foto: Darin Atiandina/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/1) Foto: Darin Atiandina/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik dibentuknya ekosistem logistik nasional. Luhut merasa saat ini yang ditunggu adalah eksekusinya bisa dimaksimalkan.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Luhut mengatakan yang tidak kalah penting diperhatikan adalah kesejahteraan dari petugas yang berjaga khususnya di laut. Untuk itu, ia mengaku sudah mengirimkan permintaan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait hal tersebut.
“Semua jajaran di situ ada darat, laut, Bea Cukai, kalau Bea Cukai ada duit tambahannya. Yang belum ada itu Bakamla, AL dan sebagainya yang menangkap semua penyeludupan-penyelundupan minyak, ganja segala macam itu 50 persen kalau boleh diatur dikembalikan kepada mereka sebagai tunjangan prestasi atau apalah namanya,” kata Luhut saat konferensi pers secara virtual, Kamis (24/9).
Bakamla saat menyergap kapal nelayan Vietnam di Perairan Natuna. Foto: Dok. Bakamla
Luhut menganggap dengan adanya tunjangan tersebut membuat para petugas tidak akan menerima dana dari para penyelundup. Sehingga dampaknya bisa juga ke peningkatan kinerja dari para petugas.
ADVERTISEMENT
“Prosesnya ini saya kira sudah dibuat, sudah meluncur di kantor Bu Menkeu, saya mohon itu dipelajari dan kalau bisa tahun ini bisa dikeluarkan karena operasi ini sekarang sudah jalan,” ujar Luhut.
Meski begitu, Luhut menegaskan pengawasan tetap dilakukan. Ia meminta segala kebijakan yang dibuat efisien. Hal yang juga disoroti Luhut adalah terkait Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Dulu memang pakai angkutan gendong, sekarang sudah tidak tapi masih ada, saya lihat waktu itu ketidaksepakatan tapi sekarang harus sepakat karena sudah menjadi semua lebih modern. Hanya tinggal buruh-buruh yang itu perlu diakomodasi supaya mereka jangan hilang penerimaan,” tutur Luhut.