Luhut: Pemerintah Gelontorkan Rp 86,7 T per Tahun untuk Perubahan Iklim

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (9/9). Foto: Fanny Kusumawardhani

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 86,7 triliun setiap tahunnya untuk pendanaan terkait perubahan iklim.

Perubahan iklim menjadi kondisi alam yang tak bisa dihindari Indonesia. Untuk mengatasi ini, pemerintah pun harus menganggarkan dana triliunan rupiah tiap tahunnya.

"Selama 5 tahun terakhir rata-rata pengeluaran untuk perubahan iklim mencapai Rp 86,7 triliun per tahun," ujar Luhut dalam Rakorbangnas BMKG 2021, Kamis (29/7).

Dia menjelaskan, dari Rp 86,7 triliun itu, 76,5 persen dialokasikan untuk aksi mitigasi dan lintas sektor. Sementara 23,5 persen dari pendanaan digunakan untuk adaptasi.

"Pengeluaran pemerintah untuk perubahan iklim mencakup 34 persen dari total kebutuhan pemberian iklim per tahun. Indonesia juga secara konsisten melakukan 4,1 persen untuk aksi perubahan iklim," jelasnya.

Pemerintah saat ini juga berfokus pada skema keuangan berkelanjutan. Jadi pendanaan yang tak hanya melihat sisi ekonomi, tapi juga kepentingan sosial dan lingkungan.

"Saat ini pemerintah berhasil mendorong pengembangan skema baru termasuk blended finance dan mendukung pendanaan pembiayaan perubahan iklim. Misalnya dengan green sukuk, atau menarik investasi swasta dan proyek infrastruktur yang berdampak pada perubahan iklim dan green financing," tutupnya.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat realisasi green financing Indonesia sudah mencapai Rp 877,4 triliun. Rinciannya yakni Rp 500 miliar oleh PT SMI, Rp 27,4 triliun oleh PT BRI, Rp 4,2 triliun oleh PT Bank Mandiri. Juga Rp 809,75 triliun green loans dan Rp 35,6 triliun blended finance.